Disinyalir Ada Yang Main di Air Keruh, Dirut PD Jasa Yasa Sampaikan Tiga Hal Ini

Minggu, 14-01-2018 - 17:07 WIB Ahmad Faiz Wildan saat dilantik menjadi dirut PD Jasa Yasa. Dalam menyikapi kemelut yang twrjadi, Wildan menyerahkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. (Dok. MalangTIMES) Ahmad Faiz Wildan saat dilantik menjadi dirut PD Jasa Yasa. Dalam menyikapi kemelut yang twrjadi, Wildan menyerahkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. (Dok. MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Direktur Umum PD Jasa Yasa Kabupaten Malang Ahmad Faiz Wildan akhirnya buka suara atas adanya pro kontra mengenai laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan akun Mustofa Ibrahimovich di Grup FB Komunitas Peduli Malang (ASLI Malang).

 

Wildan mengatakan kepada MalangTIMES bahwa pihaknya melaporkan akun FB Mustofa Ibrahimovich kepada kepolisian dalam upaya memberikan pembelajaran secara konstitusional, yaitu melalui ranah hukum yang sesuai dengan aturan.

"Kami tidak memperkarakan seluruh netizen. Tapi melaporkan satu akun yang menulis tentang perusahaan dan pribadi saya. Tulisan akun tersebut disinyalir ada dendam pribadi dengan saya, bukan dengan perusahaan," kata Wildan, Minggu (14/01).

Wildan melanjutkan, akun yang sejak beberapa hari telah non-aktif atau mati ini disinyalir merupakan akun anonim. Tulisan yang di-share di Komunitas Peduli Malang (ASLI Malang) diarahkan secara personal kepada dirinya "Jadi, saat ada momentum, akun ini langsung menyerang saya. Tapi perusahaan juga akhirnya dibawa-bawa. Akun ini memancing di air keruh," ujar dia.

Dia melanjutkan, akhirnya setelah dilakukan rapat internal di PD Jasa Yasa, diambil keputusan melimpahkan persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menurut Wildan, PD Jasa Yasa tidak anti-kritik atau gebyah uyah dalam menyikapi persoalan yang menimpanya. Apalagi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. Wildan menegaskan, pihaknya sangat terbuka dengan kritikan, saran dan masukan dari netizen, komunitas, masyarakat, ataupun lainnya.

Dalam kasus kekerasan terhadap pengunjung wisata Pantai Regent, Jasa Yasa telah menampung seluruh kritikan tersebut. "Kita jelaskan persoalannya dan kita tindak lanjuti dengan rapat yang melibatkan Muspika Kecamatan Bantur, Perhutani, LMDH, petugas dan seluruh juru parkir," ujarnya.

Dia menganalogikan, karena melenceng dari koordinat, maka akan melenceng juga tujuannya. Analogi tersebut mencerminkan bahwa persoalan yang mencuat dan menjadi ramai di media sosial (medsos ) sebenarnya bukan wilayah PD Jasa Yasa, tapi Perhutani dan LMDH. "Tapi untuk kepentingan pariwisata yang lebih besar, kita duduk bersama mencari solusi terbaik agar kasus tersebut tidak jadi preseden buruk bagi dunia pariwisata di Kabupaten Malang yang sedang terus dibangun ini," imbuh Wildan.

Disinggung perkara dugaan pencemaran nama baik ke ranah hukum dengan terlapor akun Mustofa Ibrahimovich, PD Jasa Yasa menyerahkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. "Kami juga ingin ikut mencerdaskan masyarakat dan melindunginya dari informasi menyesatkan. Ujaran kebencian dan hoax perlu kiranya ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada," tegas Wildan.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, PD Jasa Yasa menyampaikan tiga pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Pertama, pihaknya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat bila terjadi miskomunikasi dan salah persepsi dalam persoalan tersebut. "Karena saya selalu yakin masyarakat Kabupaten Malang melakukan hal tersebut karena rasa cintanya kepada dunia pariwisata. Tapi kritik perlu juga disampaikan secara sopan dan ada keseimbangan data dan fakta," ucap Wildan.

Kedua, PD Jasa Yasa Kabupaten Malang juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat untuk berkiprah dalam memberikan pencerahan atau pembelajaran di dunia maya pada saat bereaksi atas sesuatu permasalahan yang diungkapkan. Hak inilah yang kemudian dipakai oleh PD Jasa Yasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut ke ranah hukum. 

Ketiga, kaitannya dengan persoalan tersebut, Wildan juga berharap tidak menjadi preseden buruk bagi dunia kepariwisataan di Kabupaten Malang. Karena itu, agar terlihat duduk persoalannya, maka dirinya menyerahkan hal tersebut pada pihak berwenang.

"Karena ujungnya adalah masyarakat banyak di Kabupaten Malang. Pariwisata secara nyata telah mulai merubah perekonomian warga sekitar. Pemkab Malang pun begitu konsen di sektor ini," urai Wildan yang kembali menegaskan, pihaknya terbuka untuk berbagai saran, kritik masukan tetapi tentunya ada etika sosial dalam penyampaiannya. "Jadi kita sama belajar dan saling menghormati," pungkasnya kepada MalangTIMES. (*)

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Aditya Fachril Bayu Anandhika
Sumber :
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close