Asosiasi Kepala Desa Curiga Ada Settingan pada Perkara Pungli yang Menjerat Lurah-Kades

Selasa, 13-03-2018 - 20:27 WIB Lurah Garum BCW saat digelandang ke Polres Blitar atas dugaan pungli. (foto:Polres Blitar) Lurah Garum BCW saat digelandang ke Polres Blitar atas dugaan pungli. (foto:Polres Blitar)

JATIMTIMES, BLITAR – Kasus kepala desa dan lurah di Kabupaten Blitar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) sudah tiga kali terjadi. Terakhir adalah Lurah Garum Bambang Cahyo Widodo (BCW). Dia terkena kasus pungli saat membantu pemecahan sertifikat dan balik nama letter C milik warganya.

Asosiasi Kepala Desa Se-Kabupaten Blitar pun meminta polisi serius menangani kasus tersebut. Karena dimungkinkan ada settingan di balik semua itu. Dugaan itu sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa Se-Kabupaten Blitar Nurhamim.

Menurutnya, pengurusan perpajakan tanah memang menjadi momok bagi kepala desa atau lurah. Apalagi kalau ada unsur like and dislike atau suka dan tidak suka dari suatu pihak bisa menjadi jebakan untuk kepala desa atau lurah untuk dijebloskan ke penjara.

“Maka dari itu kami meminta kepada polisi untuk bertoleransilah terhadap ini. Karena apa, walaupun semut itu kecil kalau bersatu membahayakan. Sebab apa, di Indonesia sebenarnya banyak kasus-kasus besar. Tapi kenapa hanya pelayanan seperti ini yang harus selalu dijadikan sasaran,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon Selasa (13/3/2018).

Nurhamim menjelaskan kalau dalam pengurusan perpajakan ini tak semudah yang dibayangkan. Kepala desa harus bolak-balik ke kantor pertanahan untuk mengurusnya. Dan tentunya transportasi ini mengeluarkan sejumlah uang .

“Hanya masalahnya masyarakat selama ini dalam pengurusan tanah diserahkan kepada pak lurah untuk mengurusnya dan itu yang menyebabkan dana tinggi. Disana pasti pak lurah harus wira-wiri itu kan butuh biaya," ujar pria yang menjabat Kepala Desa Karangayam.

Menurutnya pengurusan tersebut tak cukup hanya sekali jadi. Sebab banyak persyaratan yang tidak dimengerti oleh pemohon, sehingga ada koreksi yang membuat kepala desa harus bolak-balik ke kantor.

Dia hanya berpesan kepada kepala desa maupun lurah untuk transparan kepada warga untuk pengurusan masalah pertanahan. Selain itu masyarakat harus pintar mengetahui dana pengurusan seperti yang tertera dalam peraturan pengurusan pertanahan.

“Dengan demikian tidak ada lagi seperti ini. Sebab ada kemungkinan orang tidak suka terlibat dalam OTT ini. Sebab yang tahu dalam pengurusan ini hanya pemohon dan pak lurah sendiri. Mana mungkin dalam OTT tiba-tiba ada polisi dan saksi itu berarti kan sudah dikondisikan,” katanya.

Sekedar mengingatkan Kepala Desa Soso Kecamatan Gandusari, Widodo Harjo Diputro (52) terkena OTT Saber Pungli pada Jumat (10/2/2017) atas masalah pungutan liar (Pungli) biaya balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau pipil pajak tanah.

Lalu Kepala Desa Pojok, Kecamatan Garum, Handoko (48), ditangkap dalam operasi tagkap tangan (OTT), Senin (6/3/2017) dalam pengurusan pemecahan sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) dengan meminta biaya tambahan.

Terakhir Lurah Garum Bambang Cahyo Widodo (BCW) pada Jumat (9/3/2018) ditangkap dalam OTT pengurusan pecah sertifikat tanah dan balik nama Letter C.

Dengan demikian sudah ada tiga kepala desa/lurah di Kabupaten Blitar yang tersangkut kaus pungli. (*)

Pewarta : Mardiano Prayogo
Editor : A Yahya
Publisher : bayu pradana
Sumber : Blitar TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close