Desak Presiden Keluarkan Perppu Teroris, GP Ansor Kabupaten Malang Siagakan Banser

Minggu, 13-05-2018 - 18:57 WIB Ilustrasi teroris. Harapan dari berbagai pihak agar terbit Perppu Antiteroris semakin menguat dengan adanya rangkaian aksi teror. (Ist) Ilustrasi teroris. Harapan dari berbagai pihak agar terbit Perppu Antiteroris semakin menguat dengan adanya rangkaian aksi teror. (Ist)

JATIMTIMES, MALANG – Bom Surabaya menyentak masyarakat sekaligus pemerintah. Berbagai reaksi dan lubang kecil regulasi dalam menanggulangi aksi terorisme jadi perhatian berbagai kalangan. 

Tak terkecuali dari pihak kepolisian maupun TNI yang meminta adanya percepatan revisi Undang-Undang Terorisme yang sampai saat ini belum selesai. Atau,  meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) antiterorisme. 

Permintaan tersebut pula yang juga diminta oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang kepada Presiden untuk segera mungkin membentuk Perppu antiterorisme. 

"Kita mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu antiteroris. Indonesia darurat teroris,  sedangkan pihak keamanan tidak bisa menindak kalau tidak ada bukti mengenai gerakan para teroris tersebut," kata Husnul Hakim Syadad Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Minggu (13/5/2018). 

Pihak keamanan,  khususnya kepolisian memang terbentur dengan tidak adanya regulasi yang memberi mereka wewenang untuk melakukan pencegahan dini kepada orang yang diduga teroris tapi belum melakukan gerakan. Sekali melakukan gerakan,  maka korban telah berjatuhan. 

Hal ini secara lugas dicontohkan oleh Kapolri yang menyatakan,  polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan dengan regulasi yang ada saat ini. Bahkan,  Kapolri Jenderal  Tito Karnavian secara lugas menyatakan, pihaknya mengetahui sel-sel teroris yang ada. 

"Tapi kami tidak bisa menindaknya. Kita bisa bertindak kalau sudah jelas barang buktinya. Contohnya 500 orang yang kembali dari Suriah,  kita tidak bisa lakukan apa-apa, " ujarnya seperti yang dirilis media nasional. 

Kondisi inilah yang membuat GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu sebagai dasar penindakan terhadap keberadaan teroris. 

"Setiap warga maupun elemen masyarakat patut untuk mendesakkan adanya regulasi tersebut. Apalagi  revisi UU teroris masih belum selesai-selesai, " ujar Husnul yang telah menginstruksikan seluruh Banser untuk bersiaga di wilayahnya masing-masing. 

Husnul menegaskan, kesiagaan menjadi hal penting dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan gerakan teror ke wilayah Kabupaten Malang. "Kami pimpinan GP Ansor telah menyiagakan Banser se-Kabupaten Malang untuk menyikapi hal tersebut. Apalagi kita mendeteksi adanya kemungkinan gerakan teror ke wilayah kami, " ujarnya.  

Selain mendesak Presiden, GP Ansor Kabupaten Malang secara resmi mengeluarkan tujuh pernyataan sikapnya terhadap teror bom di gereja Surabaya. Pernyataan sikap pimpinan GP Ansor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengutuk keras aksi biadab terorisme dalam bentuk apapun dan di manapun, 

2. Mendukung terus Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas pelaku dan seluruh aktivitas terorisme di Indonesia, 

3. Menghimbau masyarakat untuk tetap melawan aksi terorisme dan paham radikalisme,  

4. Menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak takut dalam menghadapi aksi-aksi terorisme, 

5. Menghimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap gerakan dan fahan radikal yang ada di lingkungan masing-masing, 

6. Mengajak kepada seluruh masyarakat untuk  melakukan bersih-bersih mushola dan masjid  dari faham-faham radikalis,  dan

7. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan anak cabang GP Ansor se-kabupaten Malang  untuk mensiagakan pasukan banser sebagai antisipasi adanya gerakan teror dan  radikalisme di wilayah masing-masing.

Tujuh pernyataan sikap tersebut akan semakin dikuatkan dengan tindakan nyata di lapangan dengan cara menutup dan tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan di Kabupaten Malang. 

"Kita punya Banser yang tentunya nanti bersama kepolisian mengantisipasi kemungkinan adanya hal tersebut, " pungkas Husnul.  

Pewarta : Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close