Bupati Malang Rendra Kresna Meminta Ranperda Perlindungan TKI Dikaji Ulang

Rabu, 16-05-2018 - 15:10 WIB Bupati Malang Rendra Kresna menyampaikan pendapatnya terhadap Ranperda Perlindungan TKI Kabupaten Malang yang perlu ada kajian lebih mendalam, Rabu (16/5/2018) (Nana/MalangTIMES) Bupati Malang Rendra Kresna menyampaikan pendapatnya terhadap Ranperda Perlindungan TKI Kabupaten Malang yang perlu ada kajian lebih mendalam, Rabu (16/5/2018) (Nana/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Malang inisiatif DPRD mendapat masukan dari Bupati Malang dalam rapat Paripurna di gedung DPRD,  Rabu (16/5/2018). 

Masukan Bupati Malang tersebut terdapat pada beberapa hal krusial dalam Ranperda yang berkenaan dengan regulasi di atasnya yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Seperti diketahui, UU nomor 18/2017 belum memiliki ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

"Kondisi tersebut yang membuat Ranperda Perlindungan TKI Kabupaten Malang belum mengacu regulasi di atasnya. Kita telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta pihak terkait untuk membahasnya, " kata Dr H Rendra Kresna Bupati Malang,  Rabu (16/5/2018). 

Rendra melanjutkan,  Disnaker Kabupaten Malang sebagai stakeholder yang menjadi pelaksana dari adanya Perda tersebut nantinya, sedang melakukan pembahasan dengan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) dan pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) terkait draf rancangan awal Perda Perlindungan TKI Kabupaten Malang. 

"Kita berharap nantinya DPRD terlibat dalam tim kecil yang sudah dibentuk oleh Disnaker,  Aspataki dan P4TKI. Dalam penyempurnaan Ranperda tersebut, " ujar Rendra. 

Masukan ke dua dari penerima penghargaan Pembina LKS Bipartit Perusahaan Besar tahun 2017 dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) bagi Ranperda Perlindungan TKI adalah mengenai amanah UU Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 41 huruf k mengenai layanan terpadu satu atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan TKI di Kabupaten Malang. 

"Kita belum memilikinya. Karena itu tentu dalam merumuskan Ranperda tersebut tidak bisa bertentangan dengan regulasi di atasnya, " ujar Rendra. 

Hal lainnya adalah mengenai amanah Pasal 30 ayat (1). Rendra menyampaikan, agar tim perumus Ranperda tersebut untuk juga mengkaji lebih dalam persoalan yang berkaitan dengan anggaran yang ada di Disnaker Kabupaten Malang. 

"Amanah di pasal tersebut jelas,  bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Jadi seluruh anggarannya ditanggung pemerintah. Baik dari sebelum,  selama dan setelah bekerja. Ini tentunya perlu ada kajian kemampuan anggaran di Disnaker Kabupaten Malang," ujar Rendra. 

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close