SD dan SMP Kota Malang Harus Perhatikan Laporan Keuangan, Disdik Mantapkan Melalui Ini

Rabu, 16-05-2018 - 15:21 WIB Bimbingan teknis (bimtek) seputar pengelolaan dana pendidikan di aula Dinas Pendidikan Kota Malang pada Rabu (16/5) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES) Bimbingan teknis (bimtek) seputar pengelolaan dana pendidikan di aula Dinas Pendidikan Kota Malang pada Rabu (16/5) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANGPengelolaan dana pendidikan kembali menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Sejak Senin (14/5) kemarin digelar bimbingan teknis (bimtek) bagi guru dan kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri. Apa saja yang jadi pokok bahasan?

Dalam bimtek bertajuk 'Penyaluran, Pengganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA dan Bisnis untuk SDN dan SMPN Tahun 2018' Disdik meminta agar sekolah mulai memperhatikan dengan baik surat pertanggungjawaban (SPJ).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada peraturan anyar bahwasanya sekolah-sekolah, dalam hal ini pengelola bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) mulai mengikuti aturan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

"Tentu saja ada banyak sekali aturan dalam peraturan presiden itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang ada dalam SPJ. Terutama soal rekening dan bagaimana pengelolaan keuangan termasuk uang persediaan atau kita singkat UP," papar staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yang akrab disapa Luthfi itu, Rabu (16/5/2018).

SPJ, papar Lutfhi, harus diperhatikan baik kuitansi maupun invoice termasuk. Yang tidak kalah penting adalah alamat rekening. "Nah ini penting termasuk kode rekening. Oleh sebab itu, harus sering-sering konsultasi," tegas dia.


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang adalah narasumber dalam bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

Uang persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Permendagri Nb13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UP merupakan uang kas yang ada di tangan bendahara pengeluaran.

Lebih lanjut, dalam UP ini dia menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh pengelola dana pendidikan. Bukan hanya itu. Lutfhi juga mengungkapkan dana untuk pendidikan yang cukup besar.

"Besaran UP itu mekanismenya adalah dana itu tetap. Jadi misalnya minta Rp 10 juta ya tetap Rp 10 juta terus nantinya. Belanja apa saja yang bisa masuk. Misalnya belanja perkantoran. Dan diatas nilai Rp 50 juta tidak bisa masuk UP," jelasnya.

"Nah soal dana pendidikan ini, memang untuk Dinas Pendidikan akan lebih banyak. Karena kita tidak mau ada kegiatan yang terkendala masalah dana. Besarannya berapa saya tidak bisa jelaskan detailnya yang jelas cukup banyak," ungkap dia.


Peserta bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang di hari ketiga (Rabu, 16/5) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

Selain pembahasan soal SPJ dan UP, dalam bimtek ini juga dibahas terkait prosedur pencairan dana langsung atau dikenal dengan istilah LS. Sementara itu, pada bimtek hari ketiga ini diikuti oleh sekitar 180-an peserta yang terdiri dari guru dan kepala sekolah SDN di wilayah Jecamatan Kedungkandang Kota Malang. (*)

Pewarta : Wahida Rahmania Arifah
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close