Jutaan Warga Malang Raya Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Jum'at, 15-06-2018 - 08:00 WIB Ilustrasi warga memegang kartu JKN-BPJS di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES) Ilustrasi warga memegang kartu JKN-BPJS di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANGTingkat kesadaran warga Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) untuk mengikuti progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Malang masih belum maksimal. Bahkan, persentase yang ikut baru sekitar 48 persen dari keseluruhan warga.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Malang, sebanyak 2,1 juta warga Malang Raya masih belum mengikuti program JKN. Jumlah itu mencapai 52 persen dari sekitar 4 juta jiwa di tiga pemerintah daerah Malang Raya. Sebab, baru 1,9 juta warga yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni mengatakan, target kepesertaan sebanyak 4 juta warga Malang Raya tersebut minimal tercapai sebanyak 95 persen pada Desember 2018. "Dengan target sebanyak itu, kita harus optimis semuanya bisa tercapai," kata Hendry.

Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya menggandeng lembaga pendidikan untuk menjangkau kepesertaan dari kalangan mahasiswa. Bahkan BPJS juga telah bekerja sama dengan sejumlah pondok pesantren.

"Kami juga bersinergi dengan lurah maupun kepala desa untuk menyosialisasikan pentingnya mengikuti program ini. Karena JKN ini program pemerintah yang wajib diikuti seluruh warga negara, kebetulan BPJS ditunjuk sebagai pengelolanya," imbuh wanita asal Madiun ini.

Meski demikian, Hendry mengakui jika masih ada beberapa kendala yang dialami dalam rangka memenuhi target kepesertaan ini. Di antaranya masih banyak pekerja penerima upah badan usaha (PPUBU) yang belum mengikuti program ini. "Kami terus mendorong Badan Usaha untuk segera mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan," ucap dia.

Selain itu, masih banyak peserta kategori mandiri yang sebenarnya mampu untuk menjadi peserta JKN, tetapi belum punya motivasi untuk masuk ke program JKN. "Bisa saja saat ini memang masih sehat, sehingga belum butuh. Padahal iuran BPJS kan cukup terjangkau," ungkap dia.

Kendala terakhir, lanjut Hendry, terkait belum optimalnya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Yakni, masyarakat miskin tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) sebagai penerima bantuan iuran (PBI). "Sebenarnya di Malang Raya, seluruh pemda sudah membantu dengan menyiapkan anggaran dalam APBD untuk Jamkesda, tetapi memang belum semua warga miskin yang tercover. Untuk Kota Malang saja anggarannya tahun ini diperuntukkan bagi 34 ribu jiwa," paparnya.

Sementara itu, terkait jumlah klaim di BPJS Kesehatan Cabang Malang, per bulan mencapai Rp 140 miliar. "Klaim terbanyak diperintukkan untuk warga penderita katastropik," ujarnya. Untuk diketahui, penyakit katastropik adalah penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan. Beberapa di antaranya penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal. (*)

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close