Diduga Sarat Politisasi, PDIP Bela Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung yang Diciduk KPK

Rabu, 13-06-2018 - 14:56 WIB Hasto Kristyanto.(Foto : Harokah) Hasto Kristyanto.(Foto : Harokah)

JATIMTIMES, BLITARDua kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tersangkut kasus suap, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, sudah menyerahkan diri dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Meski belum ada putusan terhadap kedua tokoh politik tersebut, salah satu di antaranya, yakni Samanhudi Anwar, akan mengajukan praperadilan.

Terciduknya kedua kepala daerah ini oleh KPK pun cukup disayangkan oleh banyak tokoh dan masyarakat. Sebab, keduanya memiliki legitimasi yang kuat di daerah masing-masing.

 

 

Dikutip dari Kompas,com, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim kedua kadernya memiliki legitimasi politik yang kuat dari masyarakat. Hal itu, kata Hasto, terbukti dari elektabilitas Samanhudi di Pilkada Blitar yang mencapai 92 persen.

Sementara itu, sebagai calon bupati Tulungagung petahana, Hasto menyatakan elektabilitas Syahri mencapai 63 persen. "Ya, kami bela kedua kader. Mereka mendapat legitimasi kuat. Kalau pemberantasan tanpa upaya pencegahan, dilakukan dengan cara seperti ini, kami khawatir akan terjadi benturan di rakyat," kata Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018) dilansir dari Kompas.com.

Ia mengatakan, kredibilitas KPK tak lepas dari kecurigaan lantaran pernah memiliki rekam jejak yang kurang baik di masa kepemimpinan Abraham Samad. Saat itu, sambung Hasto, Samad mencoret daftar calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo tanpa penjelasan yang memadai.

Ia menambahkan, sebagai lembaga negara yang dimintai saran oleh presiden, semestinya KPK menuangkan alasan penolakannya dalam bentuk dokumen kerja. Namun, Hasto mengatakan, hingga saat ini tidak ada dokumen kerja yang menjelaskan pencoretan 17 calon menteri oleh Samad selaku pimpinan KPK yang bertanggung jawab.

"Kami melihat, di masa lalu kekuatan yang begitu besar bisa disalahgunakan. Pengalaman Pak Abraham Samad mencoret daftar (calon) menteri sampai sekarang tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya dokumen kerja," ucap Hasto.
 

Hasto bahkan menyatakan, sebelum Syahri ditetapkan sebagai tersangka, beberapa tim sukses lawan menyampaikan informasi akan ada kejadian besar di Tulungagung. "Prosesnya mencolok dan tidak terlepas dari dinamika pilkada. Dan kami mendapat informasi dua hari sebelumnya itu melalui tim kampanye pihak lawan, akan terjadi kejadian luar biasa di Tulungagung. Itu disampaikan juga ke Mbak Eva Sundari," ujar dia.

 "Jadi kami tetap memberikan dukungan dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar karena ada politisasi di situ, ada agenda tersembunyi," lanjut Hasto.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Suap kepada dua kepala daerah itu terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2018.

Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar sebagai fee proyek pembangunan SMPN 3 Kota Blitar. Sedangkan Syahri diduga menerima Rp 2,5 miliar terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungaagung. KPK menduga Syahri sudah tiga kali menerima suap dari Susilo Prabowo alias Koh Bun, pengusaha yang kerap memenangkan proyek.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka lain untuk kasus bupati Tulungagung. Mereka adalah Agung Prayitno dari kalangan swasta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Agung Sutrisno, Susilo Prabowo alias Koh Bun sebagai kontraktor, dan Bambang Purnomo dari swasta. 

 

Sementara untuk kasus wali kota Blitar, KPK menetapkan Bambang Purnomo dari pihak swasta dan pengusaha Susilo Prabowo sebagai tersangka. (*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close