Pasca-OTT KPK, Jamppi Prediksi Angka Golput Tinggi, KPUD Bersikap Normatif

Rabu, 13-06-2018 - 16:39 WIB Suyitno Arman, komisioner KPUD Tulungagung divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat / Foto : Arman / Tulungagung TIMES Suyitno Arman, komisioner KPUD Tulungagung divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat / Foto : Arman / Tulungagung TIMES

JATIMTIMES, TULUNGAGUNGOperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Blitar dan mencatut Syahri Mulyo sebagai calon bupati (cabup) pilkada Tulungagung diprediksi memicu tingginya pemilih golongan putih (golput). Hal ini diungkapkan Koordinator Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jammpi) Tulungagung Ali Shodik. 

"Ancaman golput juga tidak lepas dari pemahaman sebagian masyarakat. Yakni gugurnya calon bupati ketika ditetapkan sebagai tersangka atau tersandung kasus hukum. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Terjadinya permasalahan sekarang ini sama sekali tidak memengaruhi calon bupati dalam pilkada," papar pria yangbakrab disapa Gus Ali itu. 

Lanjut Ali, nantinya dalam pilkada tetap ada dua pasangan calon. Yakni Margiono-Eko Prisdianto dengan nomor urut satu serta Syahri Mulyo-Maryoto Birowo dengan nomor urut dua.  “Karena itulah, ini menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tahapan PILKADA tidak terpengaruh oleh hal itu,” katanya.
Jika KPU tidak segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman itu, maka ada kemungkinan bahwa tingkat terjadinya golput akan tinggi. Ketika golput tinggi, akan menjadi permasalahan pasca-pilkada, termasuk memicu permasalahan besar dan bahkan kerusuhan horizontal. 
“Saya melihat OTT KPK ini terjadi dalam momen pilkada. Karena itulah, akan berpengaruh terhadap kondisi politik,” jelasnya. 

Menyikapi masalah tersebut, anggota KPU Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suyitno Arman mengatakan KPU tidak menutup mata bahwa peristiwa (OTT) tersebut akan berdampak pada kemungkinan partisipasi pemilih. 
"Secara yuridis atau perundang-undangan memang tidak ada dampaknya, baik terkait tahapan maupun peserta atau pasangan calon. Tapi secara politis mungkin saja berdampak," ucap Arman 

Oleh karena itu menurut Arman, KPU akan tetap bersikap normatif dan  sosialisasikan bahwa pasangan calon tidak ada perubahan, bahwa siapapun nantinya yang akan memperoleh suara lebih banyak akan kita tetapkan sebagai pemenang pilkada. 
"Karena tugas KPU adalah melaksanakan Tahapan hingga penetapan calon terpilih. Selanjutnya terkait pelantikan atau siapa yang akan dilantik, menjadi ranah pemerintah dalam hal ini Kemendagri," pungkasnya. (*)

Pewarta : Anang Basso
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close