Gelar FGD, Panwaskab Jombang Undang Sejumlah Awak Media

Rabu, 13-06-2018 - 16:45 WIB Sejumlah awak media menghadiri FGD yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES) Sejumlah awak media menghadiri FGD yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JATIMTIMES, JOMBANGPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang mengundang awak media dalam focus group discussion (FGD) untuk membahas persoalan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang 2018-2023.

Acara yang digelar di Kantor Panwaslu Kabupaten Jombang Jl Raden Wijaya No 55 Desa Jelakombo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, itu dihadiri oleh puluhan awak media dari berbagai perusahaan media cetak dan elektronik. Dan juga dihadiri oleh unsur Pemerintahan Kabupaten Jombang, seperti Satpol PP Kabupaten Jombang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kabupaten Jombang.

Tidak ketinggalan juga dari unsur mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan seperti GMNI, PMII dan KAMMI juga turut menghadiri undangan Panwaslu Kabupaten Jombang pada, Selasa (12/7) pukul 20.00 WIB.

Dalam acara FGD yang melibatkan stake holder pengawasan partisipatif tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri menyampaikan bahwa pihak Pengawas Pemilu sudah memasuki tahap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

Pada tahapan tersebut, para peserta undangan FGD diberikan pemaparan tentang poin-poin yang akan dilakukan pengawasan oleh unsur Panwaslu Kabupaten Jombang hingga pada unsur Pengawas TPS di seluruh 21 kecamatan di Jombang. "Kami sudah membentuk Pengawas TPS sebanyak 2.147 yang tersebar 21 kecamatan dan 306 desa dan kelurahan. Setiap TPS ada satu Pengawas TPS," ujar Nur Khasanuri.

Beberapa poin yang disampaikan oleh ketua Panwaslu Kabupaten Jombang antara lain, pengawasan pada saat sebelum pemungutan suara, pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan pengawasan pada penghitungan suara, serta pemetaan TPS rawan. "Variabel TPS rawan meliputi akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih, politik uang dan netralitas penyelenggara serta pemungutan suara dan juga kampanye SARA," papar Nur Khasanuri.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muchtar Bagus sempat memberi masukan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Jombang dalam keikutsertaan pengawasan proses demokrasi. Salah satunya proses pengawasan dalam pendistribusian logistik. "Ternyata proses pengawasan itu banyak ya, selama ini kita tidak pernah tau. Saya berharap kedepan panwaslu juga melibatkan media dalam pengawasan pilkada. Kami siap kok," pungkasnya. (*)

Pewarta : Adi Rosul
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Jombang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close