Data Simpangsiur, Hari Jadi Jombang Masih Belum Jelas

Rabu, 11-07-2018 - 11:10 WIB Foto ilustrasi (Foto : Istimewa) Foto ilustrasi (Foto : Istimewa)

JATIMTIMES, JOMBANG –  Pemerintah Kabupaten Jombang masih berhati-hati dalam menentukan dokumen untuk referensi penetapan hari jadi Kabupaten Jombang.

Hingga hari ini, Pemkab Jombang masih menimbang beberapa dokumen sebagai rujukan hari jadi Kota Santri ini.

Penjabat (Pj) Sekdakab Jombang, Eksan Gunajati menuturkan bahwa Pemkab Jombang sudah mengantongi beberapa dokumen yang akan dijadikan referensi untuk dijadikan rujukan dalam penetapan hari jadi Kabupaten Jombang.

"Kita dokumennya sudah ada, artinya dokumen yang lama. Tidak hanya airlangga, ada empu sendok dan situs-situs," ujarnya saat diwawancarai JombangTIMES di kantor Pemkab Jombang, Rabu (11/7).

Sedangkan, Eksan juga mengungkapkan bahwa dokumen mengenai Pemerintahan Kabupaten pertama sempat akan dijadikan rujukan dalam penetapan hari jadi Kabupaten Jombang, tetapi hal tersebut masih dalam pengkajian.

"Kemarin ada pemikiran merujuk pada SK Gubernur pemerintahan Jombang pertama. Kalau merujuk itu mungkin dengan Perbup (Peraturan Bupati)," tandasnya.

Eksa juga mengatakan akan berhati-hati dalam mengambil rujukan untuk penetapan hari jadi Kabupaten.

Dia mengatakan, selain bukti sejarah dari era airlangga dan empu sendok dengan situs-situs yang ditemukan, ada juga dokumen Pemerintahan Kabupaten Jombang pertama yang masuk dalam dokumen rujukan.

"Kajian yang pertama kita sudah melibatkan beberapa komunitas saat itu. Kalau memang setuju dengan pemerintahan yang pertama akan mematahkan itu (bukti sejarah lainnya, red). Kalau hubungannya tetap dengan sejarahwan, dengan arkenas (arkeologi nasional) dan lain-lain, pasti lama itu. Makanya kita hati-hati," bebernya.

Sementara, menanggapi soal dokumen Pemeritah Jombang pertama sebagai referensi penetapan hari jadi Kabupaten Jombang, mendapat tanggapan Arkeolog dan sejarahwan dari Unversitas Negeri Malang (UM).

Dwi Cahyono yang juga sebagai dosen Arkeolog di UM ini mengatakan bahwa referensi penetapan hari jadi kabupaten dengan menggunakan SK Pemerintahan pertama dinilai tidak tepat.

Hal tersebut dikarenakan bahwa rujukan SK Pemerintahan Pertama memeiliki semangat yang kurang bagus, yakni pemberian dari kolonial.

"Malah mundur lagi, kalau hanya seperti itu kan, itu yang jadi 'kolonial centris'. Itu yang berkali-kali sudah ditinggalkan di berbagai daerah," cakapnya.

Dwi Cahyono melanjutkan, kurang ada manfaatnya jika penetapan hari jadi suatu daerah hanya berdasarkan sekadar tahu tanggal, bulan dan tahunnya saja.

"Tapi yang lebih penting bagaimana itu (juga) menyepirit daerah. Dan yang kedua Jombang sebenarnya punya cukup alasan untuk membuat klaim Airlangga, karena kalau 'nggak', klaim itu akan diambil oleh Lamongan," pungkasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.(*)

Pewarta : Adi Rosul
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Jombang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close