Bupati Pasuruan Minta Presiden Tinjau Ulang Proyek Umbulan

Rabu, 11-07-2018 - 19:21 WIB Surat peninjauan ulang proyek SPAM Umbulan. (Foto: Arishandi) Surat peninjauan ulang proyek SPAM Umbulan. (Foto: Arishandi)

JATIMTIMES, PASURUAN – Tiada angin dan hujan, Bupati Pasuruan tiba-tiba mengirimkan surat peninjauan kembali proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Surat kepada Presiden RI yang ditembuskan ke sejumlah pihak termasuk KPK RI juga meminta agar dalam pengelolaan pelaksanaan proyek melibatkan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Surat tertanggal 4 Juni 2018 ditanda tangani Plt Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayuda. Kala itu, ia menggantikan Bupati Irsyad Yusuf yang sedang dalam masa cuti kampanye Pilkada 2018. Surat ini bocor ke publik beberapa hari sebelum masa jabatan Bupati Pasuruan berakhir pada 9 Juli 2018.

Surat peninjauan kembali tersebut didasarkan aspirasi masyarakat tentang penolakan proyek Umbulan. Selain itu juga memperhatikan saran dari ulama, kyai dan tokoh masyarakat agar melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Umbulan.

“Pemkab Pasuruan dan masyarakat wajib memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat tetap terbuka untuk bekerjasama pemanfaatan Umbulan sepanjang mendapatkan manfaat optimal dan diberikan kewenangan melakukan kontrol yang kuat,” kata Gaga, panggilan akrab Plt Bupati Pasuruan.

Masyarakat melalui BUMD, kata Gaga, harus diberikan kesempatan dalam investasi pemanfaatan sumber Umbulan terutama proses air hulu dan perpipaan. Bukan terbatas pada pemanfaatan air hasil pengolahan saja, tetapi juga pada proses pengelolaan investasi air. Sehingga masyarakat memperoleh hasil optimal dan mempunyai kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

“Skenario yang ada adalah pemberian 400 m3/jam ke PDAM Kabupaten Pasuruan dari konsorsium Medco Bangun Cipta yang berwujud air siap pakai. Analisa kami, itu hanya upaya dummy untuk dapat menjalankan proyek tanpa ada perusahaan daerah yang terlibat. Tanpa proyek ini, masyarakat sudah mendapatkan air bersih bahkan tidak berbayar,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, mensinyalir ada ketidaksesuaian antara perencana dan pelaksanaan proyek Umbulan. Menurutnya, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan sudah menyatakan penolakan terhadap proyek air bersih tersebut.

“Ini ada apa, kenapa baru sekarang minta ditinjau ulang, ini jadi pertanyaan besar. Apakah perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai, pasti ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Joko Cahyono.

Menurutnya, ketidak sinkronan bisa saja karena tidak dilibatkannya masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelibatan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yang sejak awal melakukan penolakan proyek Umbulan. 

Jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, sudah saatnya KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk turun dan observasi di lapangan.

“Biar sama-sama objektif, KPK dan Kejagung. Daripada nanti terjadi apa-apa, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang proyek Umbulan,” tandas Joko Cahyono.

Pewarta : Arishandi
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Pasuruan TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close