Surat Bodong Plt Bupati Terkait Proyek Umbulan, Dituding Begal Kebijakan Publik

Kamis, 12-07-2018 - 16:56 WIB Proyek galian pipa Umbulan yang melintas di Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. (Foto: Arishandi) Proyek galian pipa Umbulan yang melintas di Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. (Foto: Arishandi)

JATIMTIMES, PASURUAN – Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasuruan kepada Presiden RI tentang peninjauan kembali proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Umbulan tidak teregistrasi di Pemkab Pasuruan alias bodong. Surat yang ditanda tangani Riang Kulup Prayuda yang menggantikan Bupati Irsyad Yusuf ketika cuti kampanye Pilkada dituding sebagai upaya pembegalan kebijakan dan penyimpangan etika birokrasi.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menyebut, dalam surat berlogo garuda tersebut ada unsur kesengajaan melakukan mal administrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Mestinya, surat yg memiliki kualifikasi strategis tersebut secara administratif harus dikaji dan dikoreksi di domain sekretariat daerah terlebih dahulu. 

“Tindakan Plt Bupati Pasuruan mem-bypass fungsi sekretaris daerah menjadi preseden buruk bagi tata kerja birokrasi yang tertib. Surat ini sarat muatan politis dan menjadi preseden buruk birokrasi,” kata Lujeng Sudarto.

Menurutnya, tindakan Plt Bupati tersebut sudah masuk kategori mal kebijakan, karena sudah out off track dari kewenangannya. Tugas pokok dan fungsi Plt Bupati tidak dalam kapasitas mereviev kebijakan-kebijakan strategis. 

“Riang Kulup Prayuda selaku Plt Bupati telah melakukan upaya pembegalan kebijakan dan bentuk penyimpangan etika birokrasi. Apalagi itu dilakukan menjelang berlangsungnya Pilkada Kabupaten Pasuruan,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun, 
surat tertanggal 4 Juni 2018 nomor : 135/693/424.033/2018, tidak masuk dalam registrasi Bagian Umum Pemkab Pasuruan. Hingga saat ini, surat nomor surat yang dikeluarkan Pemkab Pasuruan masih pada nomor urut sekitar 250.

“Nomor surat yang teregistrasi di Bagian Umum masih pada nomor urut 250 an. Sedangkan surat itu sudah bernomor 693,” kata staf di Pemkab Pasuruan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pasuruan, Agus Sutiadji, menyatakan tidak tahu menahu atas keberadaan surat Plt Bupati Pasuruan tersebut. Dalam etika birokrasi, setiap surat Bupati Pasuruan yang keluar selalu mendapat paraf atau koreksi dari staf di organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Sekkab.

“Saya tidak tahu menahu surat peninjauan ulang proyek Umbulan. Sebagai pejabat publik, Plt Bupati bisa saja melayangkan surat tanpa melalui kajian staf,” kata Agus Sutiadji.

Pewarta : arishandi
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Pasuruan TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close