Tidak Ingin Terjebak Ketakutan, Cipta Karya Teken MoU dengan Kejaksaan

Kamis, 12-07-2018 - 23:17 WIB Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menandatangani MoU dengan kejaksaan dalam TP4D, Kamis (12/7/2018) (DPKPCK for MalangTIMES) Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menandatangani MoU dengan kejaksaan dalam TP4D, Kamis (12/7/2018) (DPKPCK for MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Telah menjadi rahasia umum, tingkat penyerapan anggaran pemerintahan yang rendah,  kerap dipengaruhi keragu-raguan atau bahkan ketakutan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Hal tersebut semakin diperuncing dengan maraknya penangkapan oleh KPK atas berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. 

Kondisi inilah yang membuat berbagai pembangunan di tingkat pemerintahan kerap terlambat di lapangan. Akhirnya,  masyarakat juga yang dirugikan dengan tidak terselesaikannya pembangunan tersebut. 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang  tidak ingin terbelenggu dengan hal tersebut. Karena itulah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, mengenai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (12/7/2018) di ruang rapat DPKPCK. 

Penandatanganan Mou DPKPCK dengan Kejari tersebut sebagai komitmen dalam mengelola anggaran dengan baik tanpa dibayang-bayangi keraguan atau ketakutan. 

"Melalui TP4D ini kita akan semakin efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada keraguan untuk melaksanakan berbagai program kerja,  karena adanya pendampingan dari TP4D," kata Dr Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang kepada MalangTIMES. 

Fungsi TP4D  nantinya yang akan melakukan pengawalan pengamanan berbagai proyek strategis yang bersinggungan dengan kepentingan umum dan fasilitas sosial setiap tahunnya. Harapannya, pemerintah daerah tidak terbelenggu oleh kekhawatiran,  keraguan dan ketakutan saat melaksanakan tanggungjawabnya dalam membangun daeeahnya. 

Seperti diketahui, berbagai keraguan maupun ketakutan dalam pengelolaan keuangan menyebabkan serapan anggaran menjadi rendah. Hal ini yang tidak diharapkan oleh DPKPCK Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya. 

"Karena akhirnya masyarakat yang jadi korban. Oleh karena itu pula kita berkomitmen dengan Kejari dalam sebuah MoU dalam persoalan ini," ujar Wahyu. 

Kerap dalam tataran praktis,  para OPD memang mengalami dilema. Satu sisi anggaran untuk masyarakat lewat pembangunan wajib dipergunakan. Tapi,  terkadang di sisi lain,  tidak ada cantolan aturan di atasnya. 

Di ranah lain,  maraknya pemakaian media sosial yang kerap terjatuh dalam penghakiman massal saat mengawasi pembangunan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan bagi para OPD. 

Hal ini pula yang kerap dialami DPKPCK Kabupaten Malang. "Kini dengan adanya MoU dengan TP4D, kita bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas kami melayani masyarakat. Tanpa perlu diusik rasa ragu atau takut," ujar Wahyu. 

TP4D membuka dirinya untuk menjadi mitra konsultasi pemerintah daerah. Selain itu juga dapat dimintai rekomendasi mengenai permasalahan yang kerap muncul pada saat proses dan sesudah pelaksanaan proyek. 

Pewarta : Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close