Pemkab Blitar Pastikan Warga Terdampak Normalisasi Kali Bogel Dapat Ganti Rugi

Kamis, 11-10-2018 - 17:22 WIB Bupati Blitar Rijanto.(Foto : Meidian Dona Doni/BlitarTIMES) Bupati Blitar Rijanto.(Foto : Meidian Dona Doni/BlitarTIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan akan membayarkan uang ganti rugi kepada warga terdampak proyek normalisasi Kali Bogel.

Dalam APBD Perubahan 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar sepakat untuk menganggarkan Rp 10 miliar untuk  ganti rugi lahan

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus. Yaitu  tim penafsir yang bertugas untuk melakukan pemetaan lahan terdampak normalisasi sungai Bogel.

Tim bentukan Pemkab Blitar ini, sekarang masih melakukan pendataan nama, alamat sekaligus dokumen lahan. Pendataan ini dilakukan untuk menentukan anggaran yang diberikan kepada yang bersangkutan. 

"Artinya pemberian ganti rugi berdasarkan hasil pemetaan dan bukan atas permintaan dari masyarakat terdampak,” ucap Bupati Rijanto.

Dijelaskan, proses pemberian ganti rugi lahan terdampak normalisasi sungai Bogel ini ditargetkan selesai akhir tahun. Sehingga proyek normalisasi bisa kembali dilanjutkan. “Kita memastikan jika nantinya masih ada sisa dana, maka akan dikembalikan ke kas daerah,” tegas dia.

Lebih lanjut Bupati meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses ganti rugi lahan terdampak normalisasi sungai Bogel bisa segera tuntas. Sehingga  proyek bisa dilanjutkan guna menanggulangi bencana banjir di Sutojayan.

"Kami juga minta dukungan dan doa restu. Karena ini untuk kepentingan bersama. Yakni mengurangi dampak banjir tahunan di Sutojayan," katanya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya bertugas sebagai fasilitasi. Mulai dari proses persiapan, identifikasi, inventarisasi, hingga pemberian uang ganti rugi lahan terdampak normalisasi sungai Bogel Sutojayan.

“Saat ini masih dalam tahap pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim penafsir. Jika proses pengukuran lahan terdampak selesai dilakukan maka, pemberian uang ganti rugi bisa segera diberikan,” jelasnya. 

Menurut dia, pemberian ganti rugi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada.  yakni Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang revisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Dalam aturan ini dijelaskan,  dalam rangka efisien dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasanya kurang dari 5 hektare dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak tanah.  Dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati ke dua belah pihak,” tutupnya.

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Blitar TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close