LSM Bintara Kritik BKD Tulungagung Terkait Jenjang Karier ASN

Kamis, 11-10-2018 - 20:34 WIB Ilustrasi, net Ilustrasi, net

JATIMTIMES, TULUNGAGUNG – Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik harus dibarengi dengan sistem karier yang baik. Peran penting Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat vital dalam mengawal jenjang karier pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah.

Demikian ditegaskan oleh ketua umum LSM bintara Ali Shodik dalam menyikapi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung. “BKD jangan cuma menjemput bola, apalagi tidak tahu kondisi lapangan. Kami melihat dengan data yang kami pegang , pembinaan dan pengembangan ASN di Tulungagung masih lemah, padahal sudah ada anggaran 950 juta. Seharusnya BKD bisa menggunakan anggaran itu untuk pembinaan dan pengembanagn ASN, namun BKD tidak pernah menampung usulan dari NGO (non-governmental organization)," katanya

Selaku Lembaga, NGO menurut Ali perlu menyampaikan imbauan kepada kepala BKD Kabupaten Tulungagung, untuk menganalisis beban kerja. Melakukan pembinaan langsung dan tidak hanya jemput bola dan mengurus jenjang karier pegawai yang memang potensi dan profesional.
"BKD dan jajarannya harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sistem karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN," tegasnya

Karier PNS berbasis pada sistem merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik. Sistem karier sebagai aparatur sipil negara adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
"Kami menghimbau kepada BKD jangan melakukan kolusi dan nepotisme terkait ASN," paparnya

Tahun 2018 ini, BKD Kabupaten Tulungagung selenggarakan rekrutmen ASN dengan anggaran sebesar 700 juta.

"Nah itu kegiatan yang tidak jelas, Apalagi sampai sekarang  tidak ada rekrutmen, maka BKD harus profesional dan transparan. Apalagi barusan terjadi unjuk rasa GTT dan PTT  untuk menyampaikan aspirasi  tentang nasibnya. ini juga tanggung jawab BKD untuk memikirkan," himbau LSM Bintara

Ali menyatakan, peran BKD  sangat penting, untuk itu BKD harus memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship. "Tidak boleh mengedepankan kekuasaan tetapi harus melayani masyarakat,"  sentil Ali

Selain itu, BKD juga harus dapat mengukur seberapa manfaat yang diperoleh berdasarkan anggaran yang didapatkan.

Untuk anggaran program pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja kepegawaian sebesar 926 juta, BKD harus mampu mengimplementasikan secara maksimal.
"Kami melihat, hanya sebagai gambar saja yang tidak jelas arahnya. kami mendesak agar segera bekerja secara profesionalisme dan transparan. kami masih melihat banyak pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. "Kalau butuh data kami berikan datanya," tantang Ali Shodik

Sementara itu, hingga saat ini pihak BKD Kabupaten Tulungagung belum dapat di konfirmasi.

Pewarta : Anang Basso
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close