Rawan Pelanggaran, KPU Minta Peserta Pileg 2019 Waspadai Ini

Jum'at, 12-10-2018 - 15:56 WIB Ilustrasi massa kampanye (Rmol) Ilustrasi massa kampanye (Rmol)

JATIMTIMES, MALANG – Masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah berjalan sejak 23 September lalu. Selama masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tetap memetakan potensi pelanggaran dan mengimbau para parpol untuk mewaspadai berbagai kerawanan.

Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husen menyampaikan, ada 12 poin larangan yang harus menjadi perhatian selama masa kampanye. Namun beberapa hal yang menjadi perhatian dan harus diwaspadai adalah larangan merusak alat peraga mampanye (APK) parpol atau caleg lain hingga memasang APK di kawasan yang tidak diperbolehkan.

"Ada beberapa poin yang memang menjadi perbincangan, dan kami selalu anjurkan agar parpol tidak melanggarnya. Termasuk mengajak anggota TNI/Polri untuk berkampanye," jelasnya kepada wartawan, Jumat (12/10/2018).

Ashari menyampaikan, selama kurang lebih 200 hari masa kampanye, setiap parpol diperbolehkan melakukan pertemuan terbatas atau tatap muka dengan masyarakat. Termasuk memasang APK dan juga membagikan berbagai jenis alat kampanye lain seperti kaos dan stiker.

Dia pun menegaskan agar kawasan yang dilarang untuk berkampanye diperhatikan. Beberapa yang paling banyak dicurangi adalah pemasangan APK di kawasan Jl Borobudur hingga Jl Soekarno-Hatta. Tak sedikit parpol yang memasang APK di tempat yang dilarang tersebut. "Kalau ketemu, pasti langsung dilepas itu sama Bawaslu," ucapnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, pemasangan APK di kawasan Jl Borobudur hingga Jl Soekarno-Hatta itu berlaku untuk median jalan. Sementara kawasan pinggir jalan diperbolehkan dengan catatan harus ada izin dari pemilik tanah.

Selanjutnya. kawasan terlarang lainnya yang terkadang sering dilanggar adalah Alun-Alun Kota Malang sampai dengan batas Kota Malang. Di kawasan tersebut, kawasan median jalan dilarang keras dipasangi APK. Namun, APK boleh dipasang di pinggir jalan. "Sedangkan Jl Kertanegara sampai Stasiun Kota Baru harus bersih dan dilarang ada APK," ungkapnya. (*)

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close