Bupati Blitar Dikabarkan Dipanggil KPK, Benarkah?

Jum'at, 12-10-2018 - 17:11 WIB Ilustrasi.(Foto : Pijarnews.com) Ilustrasi.(Foto : Pijarnews.com)

JATIMTIMES, BLITAR – Bupati Blitar Rijanto dikabarkan mendapat surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar tersebut terhembus melalui informasi yang disampaikan aktivis anti korupsi dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Muhammad Trijanto.

Menurut dia, informasi pemanggilan orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini bersumber dari orang terpercaya. Selain bupati, KPK juga memanggil salah satu staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemkab Blitar.

"Insyaallah benar informasi itu. Lebih jelasnya tanya yang bersangkutan langsung. Yang pasti kita berharap pemanggilan KPK kepada sejumlah pejabat ini akan membongkar dugaan gurita korupsi Blitar Raya. Ada begitu banyak dugaan korupsi yang belum terungkap," ucap Trijanto, Jumat (12/10/2018).

Ditegaskan, hal ini  diakuinya sebagai respon KPK atas semua laporan dugaan korupsi yang dikirimnya ke KPK. Laporan yang dimaksud adalah terkait dugaan korupsi APBD. Dugaan itu berdasarkan hasil kajian KRPK terkait pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Susilo Prabowo sebagai pihak pelaksana (kontraktor). 

Selain itu, sambung dia, KRPK juga melaporkan dugaan penyelewengan dana Jasmas pada APBD  senilai Rp 140 miliar yang terserap hanya 50 persen. Sementara dalam PAK, KRPK menemukan dugaan penyelewengan dana Jasmas sebanyak Rp 40 miliar. 

"Kami memang komitmen selalu mengirimkan laporan dugaan korupsi yang terjadi di Blitar. Laporan kami kirim sejak 2010 sampai 2018 ini. Terakhir kami kirim dua pekan lalu, setelah Koh Mbun (Susilo Prabowo) di sidang pekan lalu," tandasnya.

Sementara itu Bupati Blitar Rijanto mengaku belum menerima surat pemanggilan. Namun jika memang benar ada surat panggilan dari KPK, dia mengaku siap memenuhi panggilan dan mengikuti prosedur penegak hukum.

"Saya malah belum paham. Tapi kalau memang ada ya tentunya kami akan datang. Yang jelas saya belum menerima surat terkait hal itu," katanya.

Terpisah Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blitar Puguh Imam Susanto membenarkan adanya surat pemanggilan pemeriksaan berlogo KPK kepada salah satu stafnya. Meski demikian pihaknya tak langsung percaya dengan surat tersebut.

Puguh mengaku langsung menkonfirmasi kebenaran surat itu ke KPK. Pihaknya ingin memastikan, jika surat itu benar datang dari tim penyidik anti rasuah. Bukan dari pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi.

"Tadi sudah konfirmasi KPK surat itu tidak betul. Salah satu contohnya kalau dari KPK selalu ada barcode di samping tanda tangan surat panggilan nah ini tidak ada. Kemudian dalam surat tertanggal 10 Oktober tapi dalam kop surat tertulis bulan 09," ungkap Puguh.

Puguh mengaku konfirmasi itu langsung ia dapatkan dari salah satu pejabat KPK. Ia juga mengaku tidak mengetahui kapan surat itu dikirim ke Dinas PUPR. "Mekanisme pengirimanya juga tidak betul, surat itu tau-tau sudah ada di meja yang bersangkutan," tuntasnya.

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Blitar TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close