Bakal Turunkan Sanksi Terkait Polemik Uang Denda Koperasi, DKUPP Konsultasi ke Dinas Koperasi Jawa Timur

Jum'at, 12-10-2018 - 19:19 WIB Kepala DKUPP saat bertemu dengan jetua Koperasi SKI dan ketua Komisi 3 DPRD di kantor DKUPP kemarin (Agus Salam/Jatim TIMES) Kepala DKUPP saat bertemu dengan jetua Koperasi SKI dan ketua Komisi 3 DPRD di kantor DKUPP kemarin (Agus Salam/Jatim TIMES)

JATIMTIMES, PROBOLINGGO – Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Kota Probolinggo tidak akan membuka posko pengaduan terkait uang denda atau kondite yang masuk ke koperasi. Sebab, hal tersebut ranah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Hanya saja, Dinas yang diketuai Gatot Wahyudi tersebut akan berkoordinasi dengan Disnakertrans, jika di kemudian hari diketahui dana kondite yang masuk ke koperasi, tidak sesuai jumlah karyawan. Mengingat, persoalan karyawan, masuk wilayah atau ranah disnakertrans.

Hal tersebut diungkap Gatot, Jumat (11/10) sore via selulernya. Dijelaskan, pihaknya saat ini masih fokus dengan laporan dana kondite yang mengalir ke koperasi Gotong Royong, PT SKI (Semeru Keramika Industri). Menurutnya, uang denda yang dilaporkan masuk ke koperasi mulai 2014 sampai 2017. Hanya saja, Gatot tidak menjelaskan angkanya.

Mantan kepala Bagian umum tersebut, sudah menyarankan dana kondite dikembalikan ke karyawan. Hanya saja, pihak koperasi belum menyerahkan, dengan alasan belum terbentuk  lembaga yang menerima dana yang dimaksud. “Katanya, nunggu lembaga terbentuk. Kalau sudah ada lembaganya, namun dananya belum diserahkan ke lembaga itu, kami akan menyarankan perusahaan untuk mengambil dana tersebut,” tandasnya.

Sebab, koperasi tidak boleh menerima dan mengelola uang kondite, apapun alasannya. Saat ditanya, sanksi apa yang akan diberikan jika koperasi tidak menyerahkan, Gatot mengatakan belum tahu sanksinmya. Karena itu, pihaknya telah mengutus pegawainya ke Dinas koperasi Jawa Timur. “Tadi pegawai saya berangkat ke Surabaya. Salah satunya, konsultasi tentang sanksi koperasi yang mengelola dana yang bukan haknya,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya ingin mengetahui sanksi koperasi yang tidak melaksanakan saran DKUPP. Apapun hasilnya, pihaknya akan menerapkan sanksi sesuai saran dari Dinas Koperasi Jawa Timur. “Kewajiban kami hanya soal koperasi. Tentang ketenagakerjaan, itu urusan Disnaker. Misalnya soal karyawan yang uang dendanya yang masuk ke koperasi tidak dikembalikan. Itu urusan disnaker. Karyawan melapornya ke disnaker. Bukan ke koperasi,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi beberapa kali via selulernya, kepala Disnakertrans Wahono, tidak merespon. Ia membiarkan Hp-nya yang aktif  berdering tidak diangkat.

Pewarta : Agus Salam
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Probolinggo TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close