Perbaiki Sistem Update Data, Dinas Pendidikan Kota Malang Blak-blakan Soal Kebocoran Tunjangan Istri PNS

Kamis, 08-11-2018 - 18:05 WIB Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Dra Zubaidah MM saat ditemui di Hotel Ollino Garden Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Dra Zubaidah MM saat ditemui di Hotel Ollino Garden Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tengah mengejar perbaikan sistem perbaruan (update) data kepegawaian. 

Pasalnya, disdik tak mau lagi kecolongan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang mecari keuntungan pribadi. 

Bahkan, keuangan negara sempat hampir dirugikan puluhan juta rupiah akibat data yang tidak akurat.

Hal tersebut diceritakan secara blak-blakan oleh Kepala Disdik Kota Malang Dra Zubaidah MM.

"Kemarin-kemarin sempat ada kasus. Oknum guru harus mengembalikan uang tunjangan puluhan juta karena tidak jujur memperbaiki data," ujar Ida, sapaan akrabnya, ketika ditemui di sela kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Sosialisasi Peningkatan Karir Berbasis Online, hari ini (8/11/2018).

Ida mengisahkan, oknum guru laki-laki tersebut tidak memperbaiki data saat istrinya meninggal.

Padahal seperti diketahui, setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang berkeluarga berhak mendapatkan tunjangan untuk istri sebesar 5-10 persen dari gaji pokok.

"Istrinya meninggal, padahal istrinya mendapat tunjangan. Kalau mereka tidak lapor dan tidak ada datanya, kan tunjangan itu akan terus diterima sampai kapanpun," tuturnya. 

Ternyata, lanjut Ida, oknum tersebut selain tidak melaporkan kematian istrinya, juga kedapatan telah menikah lagi. 

Pernikahan kedua itu juga tidak dilaporkan. Sehingga, istri baru dari oknum guru itu mendapatkan tunjangan atas nama mendiang istri lama. 

"Ternyata saat diaudit ketahuan, guru itu diminta mengembalikan tunjangan yang nilainya puluhan juta," ungkap Zubaidah.

Perempuan yang berhasil mengantar Kota Malang menduduki peringkat 1 UNBK SMP 2018 se Jawa Timur itu berharap kejadian serupa tidak lagi terulang. 

"Jadi dalam hal ini, data kepegawaian harus selalu update. Jangan sampai ada yang nakal-nakal. Kalau melalui (sistem) online, semuanya pasti tidak ada terjadi seperti itu lagi," tegasnya.

Salah satu yang dilakukan yakni dengan optimalisasi perangkat Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMAS) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

"Selama ini sebagian masih manual, tapi ada yang sudah online. Data pokok pendidikan (dapodik) itu sudah, tetapi belum keseluruhan ada yang rodo (agak) lambat," ujarnya. 

"Sekarang ini, mau ga mau, suka nggak suka, semua sekolah harus bergerak. Dapodik harus di-update. Karena semua sistemnya melalui aplikasi," tegasnya. 

Menurut Ida, saat ini jumlah sekolah yang belum sepenuhnya menggunakan sistem online kurang dari 50 persen. 

"Jumlahnya (yang belum online) saya belum pegang, tetapi nggak sampai 50 persen," pungkasnya. 

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close