Usulan UMK Kota Malang Terlalu Rendah, Asosiasi Pekerja: Harusnya Setara Ring 1 Jawa Timur

Kamis, 08-11-2018 - 19:26 WIB Ilustrasi, pekerja cafe di Kabupaten Malang mendapatkan UMK dengan nominal lebih tinggi dibanding UMK Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES) Ilustrasi, pekerja cafe di Kabupaten Malang mendapatkan UMK dengan nominal lebih tinggi dibanding UMK Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Jelang batas waktu penetapan upah minimun kota/kabupaten (UMK), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang baru mengirim draft usulan gaji minimal ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) hari ini (8/11/2018). Angkanya sekitar Rp 2,6 juta.  

Nominal itu, dinilai masih terlalu rendah mengingat posisi Kota Malang sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Tren UMK rendah tersebut memang terjadi setiap tahun. Bahkan, biasanya lebih rendah dari UMK Kabupaten Malang. 

Seperti pada 2018 ini, UMK Kota Malang ditetapkan Rp 2,47 juta. Sementara Kabupaten Malang Rp 2,57 juta dan Kota Surabaya Rp 3,58 juta. "Kalau kami kan mendesak berharap angka yang dikeluarkan bisa lebih besar untuk mencoba mengkritisi PP 78," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang, Tasman.

Tasman menjelaskan, sepanjang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan masih berlaku, akan terus terjadi disparitas antar daerah. PP yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 itu telah mematok rumusan pasti kenaikan UMK.

Dia juga mendorong agar disparitas antar daerah tidak terjadi. Ia juga berharap nilai UMK untuk kawasan Malang Raya bisa sama dengan kawasan yang berada di ring 1 seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik dan Sidoarjo. "Kami berharap sama dengan ring satu. Sementara ini kan kita ngomong masih ada sekat. Ada disparitas antara ring satu dan di luar itu," ujarnya.

Menurutnya, sepanjang PP 78 berlaku maka tidak mungkin kawasan Malang Raya nilainya sama dengan kawasan ring 1. "Kayaknya tidak mungkin karena sudah ada rumusannya. Jadi tak mungkin terkejar. Harapan kami, ya ada perubahan masalah item kebutuhan. Kami berharap secara umum segera dicabut PP 78," tegasnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close