Pansus Temukan Persewaan Alat Berat di Dinas PUPR Tanpa Payung Hukum

Kamis, 06-12-2018 - 18:58 WIB Ketua Pansus Abdul Azis berama kepala Dinas PUPR (Agus Salam/Jatim TIMES) Ketua Pansus Abdul Azis berama kepala Dinas PUPR (Agus Salam/Jatim TIMES)

JATIMTIMES, PROBOLINGGO –  Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo menemukan Perwali yang mengatur tentang besaran tarif Restribusi Jasa Usaha alat berat. Padahal, perda yang mengatur hal tersebut belum ada. Hal tersebut diketahui, saat pansus berkunjung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kamis (6/12) pukul 13.30.

Terhadap temuan tersebut, ketua Pansus 3 Abdul Azis menyebut, retribusi yang dipungut Dinas PUPR dari pihak penyewa barang, tidak memiliki payung hukum. Karenanya, pansus sesegera mungkin akan konfirmasi kepada bagian hukum pemkot. Pansus akan menanyakan, alasan pemkot membuat perwali yang tidak ada perdanya.

Pria yang akrab disapa Azis ini menyebut, ada 8 Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas PUPR yang sebagian pernah dipakai atau disewa masyarakat. PUPR menyewakan BMD-nya atas dasar perwali Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Perubahan Besaran Tarif Restribusi Jasa Usaha Pada Jenis Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusunya Pada Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilaksanakan Oleh Dinas PUPR.

Di dalam perwali itu, masing-masing BMD disebutkan besaran tarifnya. BMD yang dimaksud di antaranya, Mesin Gilas, Alat-alat Laboratorium, Jasa Laboratorium, Bolduzer, Jack Hammer, Pedestrian Roller dan Stamper. “Sebagian belum ada yang memakai atau menyewa. Karena alat pengangkut alat beratnya ke lokasi, belum ada. Sebagian sudah ada yang disewakan,” tandasnya.

Azis, juga heran mengapa PUPR tidak memasukkan 8 BMD ke draft perda perubahan yang dibahas pansus saat ini. Padahal di perda sebelumnya yakni Perda perubahan atau perda yang akan diubah, Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi JasaUsaha, BMD yang dimaksud tidak tercover alias tidak dimasukkan. “Kunjungan pansus ke PUPR untuk menanyakan barang yang belum masuk ke draft perda perubahan. Ternyata ditemukan ada 8 barang,” ujarnya.

BMD yang tidak masuk ke draft raperda tersebut, nantinya akan dimasukkan oleh pansus. Agar memiliki payung hukum saat dipakai atau disewa masyarakat. Mengenai harga atau tarip sewa, Azis belum memperoleh dari Dinas PUPR. “Belum, kami belum menerima draft harganya. Dinas PUPR masih mencari perbandingan tarif ke daerah lain. Agar tidak terlalu mahal dibanding daerah lain,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu politikus PKB ini juga menjelaskan, mengapa Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha, diubah. Hal yang mendasari perubahan tersebut karena ada pengalihan kewenangan pengelolaan BMD dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu, ke OPD yang lain. Penyebabnya, karena ada perubahan susunan OPD itu sendiri. “Misalnya Dinas PU sekarang berkenbang menjadi Dinas PUPR dan Dinas Permukiman,” katanya memberi contoh.

Sementara itu, kepala Dinas PUPR Amin Freddy membenarkan, sebagian BMD-nya sudah ada yang memakai atau menyewa dan sebagaian yang lain, belum pernah disewakan atau yang menyewa. Hal itu diakukan, karena pihaknya berpedoman pada perwali. “Kan sudah ada perwalinya. Kalau belum ada, kami tidak berani,” ujarnya.

Terkait dengan tarif, pihaknya masih akan mencari perbandingan ke kota atau daerah lain. Termasuk konsultasi ke Balai Besar PU dan pihak swasta yang menyewakan alat berat. Tentang alat berat yang belum pernah dipakai, Amin menyebut karena tidak ada kendaraan pengangkutnya. “Kami sudah membeli dan saat ini masih ada di karoseri. Safe Loading namanya. Kendaraan yang mengangkut alat berat berukuran besar. Harganya kalau tidak salah sekitar Rp1,3 miliar,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Probolinggo TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close