Direktur Pusaka Ajak Tolak Rencana Pemkab Banyuwangi PHK THL

Kamis, 06-12-2018 - 20:17 WIB Muhammad Helmi Rosyadi, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (Pusaka) Banyuwangi Muhammad Helmi Rosyadi, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (Pusaka) Banyuwangi

JATIMTIMES, BANYUWANGI – Terkait munculnya pemberitaan di sebuah koran harian lokal hari Kamis 6 Desember 2018, yang berjudul 'Ribuan THL Segera Dirumahkan, Bebani Keuangan Daerah, Setahun Habiskan 56 M, banyak mengundang reaksi terutama kalangan THL itu sendiri maupun dari para pegiat LSM.

Salah satunya dari Muhammad Helmi Rosyadi selaku Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (Pusaka). 

Menurut aktivis muda ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak paham dengan logika dalam pengambilan sebuah kebijakan.

"Apakah Pemkab dalam pengambilan kebijakan sudah tidak lagi memakai akal sehat ? Apakah pemkab sudah kehilangan kewarasannya ?," suluk Helmi yang dikenal getol memberikan advokasi kepada kalangan buruh ini, sebagaimana rilis yang dia kirim ke media ini, Kamis (6/12/18) malam. 

Selama ini, tuduh Helmi, kegiatan Banyuwangi Festival membebani APBD & berpotensi banyak terjadi korupsi. "Tour De Ijen contohnya, anggarannya mencapai 5 miliar. Anggaran sebesar itu hanya untuk 4 hari. Bukankah ini sebuah pemborosan ?," sergahnya.

Contoh lain adalah pekerja Kapal LCT Sritanjung/PT PBS yang telah berjasa menyumbang PAD. Justru sampai hari ini hak hak normatifnya tidak dipenuhi belum menerima gaji/pesangon.

"Kini para THL penjaga kebersihan dan penegakan perda, pekerja puskesmas juga rumah sakit yang telah memberikan pelayanan publik maupun THL di SKPD dan membantu kerja ASN kok mau di-rumahkan (PHK, red)," seru Helmi lagi.

Dikatakan Helmi, publik sudah sama sama mengetahui bahwa PAD Pemkab Banyuwangi tidak tercapai, namun masih saja banyak pemborosan anggaran di SKPD.

"Biaya perjalanan dinas, konsultasi, kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bimtek) dan lain sebagainya ini lah yang banyak menguras keuangan daerah. Lalu managemen seperti apa selama ini yang diterapkan pemkab kok bisa terjadi kebocoran seperti ini ?," tuding Helmi.

Berangkat dari fenomena dan fakta yang ada, Direktur Pusaka ini mengajak warga Banyuwangi bersama-sama menolak rencana Bupati Banyuwangi yang hendak me-rumahkan para THL.

"Mari kita tolak rencana Pak Bupati kita yang banyak menerima penghargaan ini,
Selamatkan THL, kita lawan kebijakan pemiskinan !," tegasnya. 

Pewarta : Hakim Said
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Banyuwangi TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close