Molor dari Target, Rusunawa ASN Wajib Selesai Maksimal Maret 2019

Jum'at, 11-01-2019 - 16:14 WIB Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang (tengah), bersama Imam Suyono, kabid Perumahan DPKCK (kanan) dan perwakilan kontraktor pembangunan rusunawa ASN. (Nana) Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang (tengah), bersama Imam Suyono, kabid Perumahan DPKCK (kanan) dan perwakilan kontraktor pembangunan rusunawa ASN. (Nana)

JATIMTIMES, MALANG – Mogok kerja yang dilakukan puluhan pekerja di  rumah susun sederhana sewa (rusunawa)  aparatur sipil negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, membuat molor penyelesaian pembangunan.

 Ditarget selesai November 2018 lalu, pembangunan rusunawa ASN sampai saat ini masih sekitar 70 persen serta dihantam dengan mogok kerja dikarenakan pembayaran upah yang terkendala di tingkat sub-kontraktor kepada pekerja.

Kondisi tersebut tentunya membuat proses pembangunan wajib dipercepat. Pasalnya, waktu pelaksanaan yang mendapat tambahan waktu tiga bulan ke depan, yaitu Maret 2019 wajib segera diselesaikan.

"Maret wajib selesai, sehingga April sudah bisa dioperasionalkan. Karena itu, kami meminta agar persoalan diselesaikan dan tidak mengganggu jalannya pembangunan," kata Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Jumat (11/01/2019).

Wahyu melanjutkan, pihaknya sebagai penerima manfaat bantuan dengan adanya pembangunan rusunawa ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di tahun lalu menyayangkan atas terjadinya persoalan yang akhirnya mengganggu penyelesaian pembangunan tersebut.
Pasalnya, pihak DPKPCK Kabupaten Malang yang akhirnya kena getahnya. 

Bagi mata masyarakat umum, persoalan molornya pembangunan tersebut akan mengarah kepada DPKPCK. "Ini yang membuat kami meminta atas percepatan pembangunan. Kami tidak punya wewenang untuk terlalu dalam masuk persoalan internal antara kontraktor dengan pekerjanya," tegas Wahyu.

Seperti diketahui, pembangunan rusunawa ASN merupakan bantuan pusat yang didapatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang atas prestasi Bupati Malang dalam memberikan kemudahan dalam perizinan. Dengan nilai total reward Rp 25 miliar, dana bantuan tersebut Rp 16,1 miliar dialokasikan untuk pembangunan rusunawa ASN.

Waktu dua bulan ke depan tentunya perlu benar-benar dipastikan. Addendum atau perpanjangan kontrak selama tiga bulan antara pemerintah pusat dengan kontraktor tidak bisa lagi diutak-atik. Apalagi sampai kembali mengalami kemoloran. Pasalnya, anggaran rusunawa ASN merupakan dana pusat. Apabila dana tersebut tidak bisa diserap dengan batas maksimal pembangunan, maka anggaran akan kembali ke kas negara.

"Kondisi ini yang kami harap agar kontraktor bisa menyelesaikannya secara maksimal. Tentunya tanpa meninggalkan sisi kualitas bangunan," ujar Wahyu

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Perumahan DPKCK Kabupaten Malang Imam Suyono menyatakan, bisa saja akan ada sanksi bagi kontraktor apabila persoalan terus berlarut-larut. Apalagi sampai di akhir  Maret 2019, bangunan belum terselesaikan.

"Dimungkinkan ada sanksi. Tapi, saya pribadi tidak terlalu mengetahui apa sanksi pusat apabila terjadi seperti itu. Kami harapkan tidak terjadi," ucap Imam kepada MalangTIMES.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close