Curhat Warga Jalan Rusak karena Tol, Dinas PU Bina Marga Tidak Tutup Mata

Selasa, 12-02-2019 - 14:18 WIB Pemeliharaan jalan rusak oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. (Nana) Pemeliharaan jalan rusak oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. (Nana)

JATIMTIMES, MALANG – Curhat warga Pakis, Singosari, dan Lawang yang jalannya rusak dikarenakan pembangunan jalan tol ditindaklanjuti Dinas PU Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang. Bina Marga melakukan pendekatan untuk menjawab keresahan masyarakat.

Koordinasi DPUBM Kabupaten Malang dengan pihak pengelola pembangunan jalan tol berhasil menyepakati adanya sharing dana dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.

Hal ini disampaikan Sabarudin Budiharto, kepala bidang (kabid) bina teknik DPUBM Kabupaten Malang. Dia menyatakan bahwa pihak pengelola pembangunan tol bersiap untuk ikut serta dalam perbaikan jalan rusak tersebut.

"Sudah, mereka sudah siap untuk itu. Bahkan pihak pengelola tol telah mulai melakukan perbaikan dengan kegiatan lapisan fondasi atas (LPA) di Dengkol, Singosari," kata Sabar sapaan akrabnya, Selasa (12/02/2019) kepada MalangTIMES.

Warga yang tidak sabaran melihat jalanan rusak, masih menurut Sabar, bisa dimaklumi. Tapi, tentunya sebagai bagian dalam pemerintahan, segala sesuatu terkait anggaran ada berbagai aturan yang tidak bisa ditabrak.

"Kami tentu tidak menutup mata seperti yang disampaikan beberapa pihak. Tapi, memang ada tahapan yang wajib dijalankan. Jalan rusak tersebut telah kami survei dan di beberapa titik sudah jalan perbaikan," urai Sabar.

Seperti diketahui, proses pembangunan jalan tol telah berdampak pada jalan-jalan berstatus jalan kabupaten. Berbagai kendaraan berat pengangkut material dengan tonase di atas kekuatan jalan menimbulkan kerusakan.

Hal tersebut tidak bisa dihindari dalam konteks pembangunan skala nasional. Lalu lintas kendaraan besar pengangkut material akan memakai jalur jalan yang ada.

"Jadi, kondisi tersebut tetap membutuhkan waktu untuk penanganannya. Selain persoalan anggaran, juga diperlukan survei sebagai langkah yang harus kita lakukan. Intinya, kita tidak menutup mata atas persoalan yang jadi tanggung jawab kami," tegas Sabar. 

Persoalan jalan rusak di wilayah Kabupaten Malang kerap melahirkan miskomunikasi di masyarakat. Satu sisi, masyarakat membutuhkan penanganan cepat dari pihak pemerintah. Di sisi lain, organisasi pemerintahan tidak bisa begitu saja melakukan pengeluaran belanja tanpa adanya payung hukum. Seperti APBD yang telah diundangkan. Juga ada tidaknya daftar kegiatan anggaran.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close