Ciptakan Good Goverment, Pemkab Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri

Senin, 15-04-2019 - 18:51 WIB Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (kiri) dan Kepala Kejaksaan,  Eko Adyaksono (batik coklat) menandatangani MoU (foto : Joko Pramono/Tulungagungtimes) Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (kiri) dan Kepala Kejaksaan, Eko Adyaksono (batik coklat) menandatangani MoU (foto : Joko Pramono/Tulungagungtimes)

JATIMTIMES, TULUNGAGUNG – Bertekad mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung  tanda tangani perjanjian (MOU) dengan  Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam hal penanganan kasus hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). 

Penandatangan MoU ini dilaksanakan pada Senin (15/4) pukul 11.00 WIB di Pendopo Kongas Aruming Bongso.

Hal yang melatarbelakangi kerjasama ini karena banyaknya permasalahan yang dihadapi Pemkab terkait Kelembagaan. 

Misal permasalahan pemberhentian seseorang dari jabatan PNS atau perceraian PNS juga termasuk kasus perselisihan kepemilikan lahan di salah satu sekolahan dengan ahli warisnya.

"Ada juga kasus kontrak pemkab dengan salah satu pusat perbelanjaan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu," katanya.

MoU ini, lanjut Maryoto bisa memberikan jaminan hukum bagi pejabat di pemerintahannya dalam menjalankan tugas. 

Selain itu diharapkan  juga dapat mengurangi permasalahan hukum yang muncul serta dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan. 

"Manfaatkanlah MoU yang telah disepakati ini, sehingga dapat mengurangi risiko administrasi maupun risiko penyalahgunaan wewenang pelaksanaan pembangunan," tukasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Eko Adhyaksono mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Tulungagung atas kerjasama ini. 

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya keinginan pemkab untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik.

"Pemkab memberikan kepercayaan kepada kami untuk membantu menyelesaikan masalah gugatan pidana dan tata usaha negara" Ujarnya.

Eko melanjutkan, adapun permasalahan yang bakal ditangani yakni terkait kasus hukum yang dialami oleh instansi, jadi  bukan permasalahan individu. Menurutnya, kasus gugatan perdata dan tata usaha negara yang biasanya muncul terkait keputusan pemkab maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai nasib kepegawaian seseorang. "Jadi kehadiran kami bisa diibaratkan sebagai penasehat hukum," terangnya.

Selain itu lanjut Eko, penandatanganan MoU ini sebagai wujud dari pelaksanaan dari kewenangan di bidang-bidang yang ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Diantaranya, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

"Intinya, kami juga mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan," tegasnya.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close