300 Warga Binaan Lapas Tulungagung Diajukan Dapat Remisi

Rabu, 15-05-2019 - 17:54 WIB Kasi Binadik Lapas Tulungagung, Dedi Nugroho (foto : Joko Pramono/JatimTIMES) Kasi Binadik Lapas Tulungagung, Dedi Nugroho (foto : Joko Pramono/JatimTIMES)

JATIMTIMES, TULUNGAGUNG – Sebanyak kurang lebih 300 warga binaan Lapas Klas II B Tulungagung diajukan untuk mendapat potongan masa hukuman atau remisi.

Mereka yang diajukan mendapat remisi ialah yang sudah menjalani hukuman setidaknya 6 bulan.

Hal itu disampaikan Kasi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung Dedi Nugroho, Rabu.

Dedi mengatakan, pihaknya sudah menyusun pengajuan dan segera dikirim ke Kemenkumham Kanwil Jawa Timur. Setelah itu, pihak LP menunggu surat keputusan penetapan remisi dari pusat.

"Pengajuan berikut kelengkapan administrasi susah kami ajukan semua," kata Dedi mengkonfirmasi.

Syarat untuk mendapat remisi sendiri, narapidana setidaknya sudah menjalani minimal 6 bukan masa hukuman. Namun dia tidak menyebut detail jumlah permohonan remisi yang dibuat.

"Syarat syarat pengajuan remisi, yakni susah berstatus narapidana, tidak sedang selama dalam pelanggaran, sudah memenuhi syarat, sudah menjalani kelakuan baik selama enam bulan, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan selama di dalam LP, serta tidak terkategori kasus tertentu yang punya syarat tambahan," papar Dedi.

Saat ini dari total warga binaan sebanyak 616, dimana dia pertiga di antaranya (sekitar 400 lebih) berstatus narapidana, yang mendapat promosi remisi hari raya ada 300-an lebih narapidana.

Dari jumlah itu, Dedi memastikan tak ada napi korupsi yang mendapat usulan remisi. Pasalnya, kasus korupsi masuk kategori kasus tertentu yang membutuhkan pemenuhan syarat tambahan untuk pengajuan remisi, yakni pembayaran denda dan ganti rugi oleh napi korupsi bersangkutan.

"Secara kasus pidananya mereka sebenarnya sudah layak dan berhak mendapat remisi. Tapi sejauh ini belum ada satupun yang memenuhi syarat tambahan pembayaran denda dan penggantian kerugian negara sebagaimana vonis pengadilan terakhir," ujar Dedi.

Dari pengajuan itu, verifikasi SK persetujuan dari Kemenkumham biasanya turun pada H-4 atau selambat-lambatnya H-3 Lebaran.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close