Khusus Calon Mahasiswa UB, Simak Dasar Pertimbangan Ini untuk Meminta Keringanan dan Pembebasan UKT/SPP

Rabu, 15-05-2019 - 20:17 WIB Kampus UB. (Foto istimewa) Kampus UB. (Foto istimewa)

JATIMTIMES, MALANG – Belum lama ini, Universitas Brawijaya (UB) mengeluarkan peraturan peraturan nomor 17 tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana.

"Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa baru yang mengalami kendala terkait administrasi keuangan," ujar Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS saat sosialisasi peraturan tersebut di Rektorat UB lantai 6, Rabu (15/5).

Nuhfil menyebutkan, tahun ini UB akan menerima 13.215 mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri (SMUB).

“Maka sebagai bentuk komitmen UB terhadap peningkatan angka partisipasi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu langkah nyata peningkatan dan perluasan akses pendidikan tinggi, maka kami memberikan kemudahan bagi mahasiswa baru yang mengalami kendala terkait administrasi keuangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Penundaan, Penurunan, Keringanan, Pembebasan UKT/SPP/SPFP dapat diajukan paling lambat 8 hari sebelum batas akhir pembayaran, yakni dengan mengajukan permohonan kepada Dekan atau Koordinator PSDKU UB Kediri dan ditandatangani di atas materai oleh pemohon dan diketahui oleh orang tua/wali dan dilampirkan bukti pendukung.

"Untuk mahasiswa baru, jika permohonan disetujui, maka pemohon diwajibkan membayar paling sedikit 25 persen dari nominal yang ditentukan," jelasnya.

Penetapan Penundaan, Penurunan, Keringanan, Pembebasan UKT/SPP/SPFP paling lambat 5 hari sebelum jadwal pembayaran berakhir oleh Dekan atau Koordinator PSDKU UB Kediri dengan keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan.

"Dasar pertimbangan Penundaan, Penurunan UKT/SPP/SPFP antara lain orang tua/wali dalam keadaan neninggal dunia, pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, dan mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat bekerja," papar Nuhfil.

Sementara, untuk dasar pertimbangan Keringanan dan Pembebasan UKT/SPP ada 5, yakni orang tua/wali dalam keadaan terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa. 

Yang kedua, usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami bangkrut atau dinyatakan pailit.

Keringanan dan pembebasan UKT/SPP juga diberikan apabila mahasiswa akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 bulan sejak dimulainya semester baru. 

Selain itu, mahasiswa juga telah sampai pada tahap ujian tugas akhir. Dan dasar pertimbangan yang terakhir yakni telah menyelesaikan revisi dan menunggu jadwal yudisium.

Untuk dasar pertimbangan pembebasan UKT/SPP ada dua, yakni yang pertama telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi serta sedang menunggu jadwal yudisium. 

Yang kedua, terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa.

"Jika Dekan/Koordinator PSDKU UB Kediri memutuskan menolak permohonan 
Penundanaan Pembayaran, Keringanan, Penurunan Kategori dan Pembebasan UKT/SPP/SPFP, maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 hari setelah pentapan penolakan," pungkasnya.

Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close