Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan (13)

Wabup Malang Sanusi : Mutasi Tidak Bisa Dibatalkan tanpa Putusan PTUN, Ini Kata Pemprov Jatim

Selasa, 18-06-2019 - 16:38 WIB Wabup Malang Sanusi menyatakan dirinya tidak bisa membatalkan mutasi tanpa adanya putusan PTUN Wabup Malang Sanusi menyatakan dirinya tidak bisa membatalkan mutasi tanpa adanya putusan PTUN

JATIMTIMES, MALANG – Mencuat karena adanya petisi yang dilakukan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan atas pergantian Direktur serta berbagai komentar masyarakat mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir.

Walau terbilang panas, kebijakan mutasi itu menurut Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi, tidak bisa dibatalkan tanpa adanya keputusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga dirinya juga melontarkan, bila ada yang keberatan terkait mutasi maka dipersilahkan menggugatnya ke PTUN.

"Saya tidak bisa membatalkan mutasi tanpa adanya keputusan PTUN. Makanya bila ada yang mempersalahkan saya persilakan ajukan gugatan," ucap Sanusi menanggapi ramainya persoalan tersebut.

Politikus PKB yang dipersiapkan untuk maju dalam Pilbup Kabupaten Malang 2020 datang ini juga menjelaskan terkait surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditindaklanjuti dengan Surat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

"Memang awalnya permohonan ditolak, karena masih dalam proses. Tapi kita sudah dapat surat izin tertulis untuk itu dari Kemendagri," ujarnya yang juga berkali-kali menegaskan surat telah turun untuk kebijakan mutasi.

"Pokoknya sudah turun dan ada itu," imbuh Sanusi yang sayangnya pernyataan tersebut belum memberikan kelegaan masyarakat yang meminta agar surat izin Kemendagri itu bisa dipublikasikan.

Misalnya seperti yang disampaikan Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, M.Zuhdy Achmadi atau lebih dikenal dengan sapaan Didik. "Kalau memang ada surat izin itu publikasikan saja. Itu bukan surat rahasia kok. Apalagi persoalan ini sudah ramai di masyarakat.

“Supaya tidak jadi polemik berkepanjangan Plt Bupati Malang harus konsisten dalam menyikapi permasalahan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Didik. Jangan menjadikan masyarakat bingung dan berandai-andai," ujarnya yang juga menyayangkan sikap Sanusi yang dibacanya di sebuah media akan membatalkan mutasi, tapi ternyata selang hitungan hari menyampaikan hal yang sebaliknya.

Polemik yang terus berkembang dalam kebijakan mutasi juga sampai ditingkat Pemprov Jatim. Pelaksana Tugas Asisten I Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo angkat bicara terkait polemik tersebut, seperti yang disampaikan kepada beberapa media.

Himawan menyatakan, kalau memang surat izin dari Kemendagri sudah turun dan hasilnya sama sesuai dengan mutasi jabatan tanggal 31 Mei 2019 lalu, maka tidak perlu adanya pembatalan.

Himawan menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Plt Bupati Malang Sanusi tak perlu dibatalkan. Terlebih jika perizinan dari Kemendagri sudah turun dan hasilnya sama sesuai dengan yang dilakukan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu.

"Kalau seandainya ada perubahan dari yang kemarin dilantik ya tinggal dilantik ulang sesuai dengan izinnya dari Kemendagri. Tapi kalau sesuai tidak perlu dilakukan pembatalan," ujarnya. 

Apabila terdapat perbedaan setelah izin turun, maka tinggal keluarkan SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) yang disesuaikan  izin yang turun. Apalagi, lanjut Himawan, sekarang Wabup boleh melakukan mutasi sepanjang meminta izin Kemendagri.

"Idealnya memang pelantikan atau mutasi jabatan dilakukan setelah izin dari Kemendagri sudah turun dan resmi dibolehkan," ujarnya menambahkan, seperti di lansir Surya (17/06/2019).

Himawan melanjutkan, Wabup juga diperbolehkan melakukan pengisian jabatan eselon dua. Tapi, tegasnya, harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Selain itu syarat lainnya adalah jabatan itu tidak boleh diisi oleh pejabat yang dua tahun lagi akan pensiun ataupun melakukan promosi pada pejabat yang belum dua tahun di jabatan sebelumnya. 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close