Bahas Tarif Dasar Pajak Tambang, Pemprov Ajak Bicara APRI Se-Jatim

Senin, 22-07-2019 - 20:03 WIB Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Penetapan Tarif Dasar/Pajak Pertambangan di Jawa Timur di Banyuwangi (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES) Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Penetapan Tarif Dasar/Pajak Pertambangan di Jawa Timur di Banyuwangi (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

JATIMTIMES, LUMAJANG – Untuk membahas besaran pajak dari kekayaan daerah berupa tambang pasir, Pemprov Jatim menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Jatim dalam sebuah Forum Rapat Koordinasi Kebijakan Penetapan Tarif Dasar/Pajak Pertambangan di Jawa Timur bertempat di Hotel Santika Banyuwangi, mulai hari ini, Senin (22/7).

Agenda rapat ini akan membahas besaran pajak tambang golongan C, karena sampai saat ini besaran pajak pada sektor ini dimasing-masing daerah, masih variatif tergantung dengan Perda masing-masing daerah.

"Kita diundang untuk memberikan masukan kepada Pemprov dalam rangka penetapan tarif dasar pajak dari sektor tambang pasir Golongan C. Ini dilakukan agar terjadi keseimbangan besaran pajaknya, walaupun tidak sama persis nilainya antar daerah. Setidaknya tidak terlalu murah, agar pemasukan untuk negara juga bagus,  juga jangan terlalu mahal agar tidak memberatkan pengusaha,"  kata Moch. Sofyanto, Ketua APRI Jatim, via sambungan ponselnya petang ini.

Menurut rencana rapat koordinasi ini akan berlangsung selama dua hari di Hotel Santika Banyuwangi dan akan mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan sektor pertambangan.

Pertemuan dengan APRI ini berlangsung mulai siang ini, selama dua hari sampai besok. Sebanyak 20 Pengurus APRI se Jawa Timur hadir dalam acara ini, guna memberikan masukan positif kepada forum ini. Dari Lumajang, juga ikut hadir perwakilan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

"Kita meminta kepada seluruh pengurus APRI di daerah untuk membawa aturan-aturan mengenai pajak yang sudah dikenakan kepada pengusaha tambang di masing-masing daerah. Ini sebagai bahasan dan masukan penting dalam rapar koordinasi dengan Pemprov ini," jelas Moch. Sofyanto kemudian.

Dijelaskan tidak semua daerah di Jatim memiliki perwakilan APRI, karena tidak semua daerah memiliki kekayaan tambang di daerahnya.

"Semua daerah yang ada APRI-nya hadir, kecuali daerah yang tidak memiliki tambang, memang tidak ada APRI disana," papar Moch. Sofyanyo, yang juga pengusaha tambang asal Lumajang.

Moch. Sofyan juga mengatakan, jika dalam bahasan terkait besaran pajak ini terjadi kesepakatan dengan pengusaha tambang, maka tidak ada pilihan lain bagi APRI kecuali mematuhi aturan itu. Bahkan APRI akan membantu mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya di seluruh kabupaten di Jatim.

“Nanti APRI akan lakukukan sosialisai jika sudah ada keputusan final. Dan sekedar di ketahui, di Jatim ini besaran pajaknya masih sangat murah dibandingkan dengan Jawa Tengah misalnya, makanya pembahasan ini sangat penting,” pungkas Moch. Sofyanto kemudian.

Pewarta : Moch. R. Abdul Fatah
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Lumajang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close