Catatan Refleksi Dua Tahun UU Desa, Masih Banyak Pekerjaan Rumah di Depan Mata

Rabu, 04-01-2017 - 17:16 WIB Dua dari kiri, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDT saat foto bersama dalam acara Seminar Refleksi 2 Tahun UU Desa (04/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES) Dua dari kiri, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDT saat foto bersama dalam acara Seminar Refleksi 2 Tahun UU Desa (04/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANGKalau mau mencatat daftar masalah selama dua tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa maka akan mengalahkan catatan keberhasilannya.

Begitulah yang disampaikan Taufik Madjid, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah seminar Refleksi 2 Tahun UU Desa selesai.

"Banyak catatan kekurangan karena baru berjalan dua tahun. Selain itu juga kita berekspektasi tinggi terhadap pelaksanaan Dana Desa," katanya kepada MALANGTIMES, Rabu (04/01/17).

Beberapa catatan yang tersampaikan dalam acara tersebut adalah mengenai banyaknya regulasi dari kementerian berbeda yang menyebabkan perbedaan penafsiran regulasi di tingkat daerah dan desa.

"Perlu ada konsolidasi dalam upaya mengurai regulasi dari tiga kementerian yang menyebabkan desa secara administrasi berada di bawah naungan kementerian apa," ujar Taufik yang mengatakan regulasi menjadi penting dalam mewujudkan kemandirian desa.

Konstruksi kemandirian desa dalam UU Desa adalah percampuran (hibriditas) antara self governing community/ SGC (komunitas yang berpemerintah) dengan local self government/ LSG (pemerintahan lokal).

"Hibriditas regulasi memang menjadi bagian dari catatan dalam refleksi ini," imbuh Taufik.
Selain hal tersebut, Taufik juga menilai dalam catatan tersebut kewenangan desa masih belum berjalan sehingga kedaulatan masih jauh untuk digapai.

"Kewenangan desa dicapai dengan demokrasi dan sampai dua tahun ini, pemdes masih menjalankan demokrasi administratif," terang Taufik yang juga menambahkan pola pembangunan masih bersifat Top-Down.

"Sekali lagi semua catatan tersebut dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan di tahun 2017," katanya yang juga menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah dalam rangka menciptakan kedaulatan desa dalam kerangka UU Desa.

Pewarta : Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close