Wali Kota Malang Nonaktif Abah Anton Divonis Dua Tahun Penjara

Jum'at, 10-08-2018 - 10:36 WIB Wali Kota Malang (non aktif), H. M. Anton (dok MalangTIMES) Wali Kota Malang (non aktif), H. M. Anton (dok MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Kasus hukum yang menjerat Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton hari ini (10/8/2018) mendapatkan putusan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan empat bulan.

Hakim juga memutuskan pencabutan hak politik Anton selama dua tahun yang berlaku sejak Anton bebas dari penjara. Sidang tersebut dipimpin tiga hakim yang diketuai HR Unggul Warso Murti.

Putusan majelis hakim atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015 itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI. Sidang berlangsung dalam suasana senyap mulai sekitar pukul 09.26 WIB hingga 10.15 WIB.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anton dituntut hukuman penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider empat bulan penjara. Serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama dua tahun terhitung setelah Anton menjalani masa hukuman.

"Perbuatan terdakwa bersama Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiono telah memberi uang Rp 700 juta ke anggota DPRD Kota Malang melalui Arief Wicaksono, hal tersebut agar Arief Wicaksono dan anggota dewan melakukan tindakan yang menyalahi kewenangan. Tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan," ujar majelis hakim. 

Majelis hakim menimbang beberapa hal, di antaranya Anton yang telah mengakui sekaligus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.

Selain itu, majelis hakim juga menilai dari fakta-fakta persidangan saat Anton dihadapkan dengan saksi-saksi. Yang meringankan, Anton dinilai kooperatif selama penyidikan hingga persidangan. Termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa berbelit-belit. 

"Perbuatan terdakwa sebelum rapat paripurna pada 6 Juli 2015 pertemuan dengan Ketua DPRD Arief Wicaksono dan beberapa anggota dewan yang dihadiri pula Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, meminta adanya uang agar pembahasan lancar, hal ini sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut," ujar majelis hakim. 

Ruangan sidang pun penuh karena banyak warga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mengikuti jalannya persidangan. Bahkan, kursi yang disiapkan di ruang sidang tidak dapat menampung antusias warga yang datang. Sebagian besar mesti duduk di lantai karena tidak mendapatkan kursi. Suasana sidang pun sempat diwarnai haru, beberapa kali tampak warga yang tidak dapat masuk ruangan berupaya mengikuti persidangan. 

Seperti diketahui, Anton sebelumnya diduga memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Selain Anton, kasus tersebut juga melibatkan 18 anggota DPRD Kota Malang. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor KUH Pidana.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close