Divonis Dua Tahun Penjara, Abah Anton Tawakal dan Sampaikan Permintaan Khusus

Jum'at, 10-08-2018 - 13:09 WIB Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton (tengah) usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES) Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton (tengah) usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton menyatakan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Atas keterlibatannya dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015, Anton dijatuhi hukuman dua tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider kurungan empat bulan, serta dicabut hak politiknya selama dua tahun yang berlaku sejak bebas. 

Pria yang akrab disapa Abah Anton itu menilai bahwa putusan yang diberikan majelis halim telah melalui pertimbangan terbaik. Usai putusan dibacakan, majelis hakim bertanya pada Anton apakah mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan. Anton lantas mendatangi kuasa hukumnya, lalu menyampaikan penerimaannya. "Saya rasa sesuai dengan pembelaan saya, saya tawakal apapun keputusan hakim, saya menerima hukuman ini," ujar Anton. 

Dia bahkan sempat berterima kasih pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Terima kasih kepada KPK sudah mengungkapkan ini. Karena kalau tidak, saya takut diadili di akhirat," ujarnya. Saat palu sidang diketuk, puluhan warga Malang yang datang mengikuti pembacaan putusan tersebut langsung mengerumuni Anton. Sesekali terdengar takbir dan salawat dilantunkan. Tak sedikit ibu-ibu yang menangis tersedu-sedu dan menyampaikan agar Anton sabar.

"Kita tahu bahwa ini semua adalah ujian dari Allah. Saya yakin, entah melalui KPK atau bukan mengungkap ini semua," ucap Anton saat akan kembali ke Rutan Medaeng Surabaya jelang salat Jumat. Dia juga berharap nantinya tsunami hukum yang diungkap KPK di Kota Malang menjadi pelajaran bersama. "Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua," tuturnya. 

Anton pun menyampaikan pada masyarakat Kota Malang, terutama loyalisnya untuk legawa atau berbesar hati menerima putusan itu. "Saya harap masyarakat Kota Malang juga menerima. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bersama khususnya bagi Pemerintah Kota Malang. Harus selesai di sini," tegasnya. 

Dia juga meminta agar pemerintahan yang berlangsung dan masyarakat mempertahankan prestasi-prestasi yang telah dicapai. "Saya berharap warga Kota Malang terus melanjutkan kebaikan bagi Kota Malang, kembalikan Kota Malang menjadi lebih baik," ucapnya.

Mengenai pertimbangan tidak mengajukan banding, Anton mengaku sudah menerima. "Saya berharap warga juga menerima ini. Saya menerima. Ini ujian untuk saya," sebutnya. 

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum Anton, Haris Fajar Kustaryo mengungkapkan agar jaksa dan pengadilan tidak berhenti mengungkap kasus tersebut. "Tim pengacara kan kalau klien tidak banding, tentu tidak memberi kuasa pengacara untuk banding," ungkapnya. 

"Tapi sesuai pembelaan kemarin, keadilan harus ditegakkan. Ada nama Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang) yang disebut dalam tiga putusan, baik putusan Jarot (mantan kepala DPUPPB Kota Malang), putusan Arief (mantan ketua DPRD Kota Malang, dan perkara Abah (Anton). Orang-orang seperti itu tolong disimpulkan sendiri, harus jadi tersangka atau tidak," paparnya usai sidang. Dia juga menekankan bahwa uang yang digunakan untuk suap bukan merupakan dana Pemkot Malang, melaikan urunan dari sejumlah rekanan yang dihimpun Cipto Wiyono.

Haris menambahkan, ada satu permintaan khusus yang diajukan Anton pada majelis hakim. Yakni agar dipindahkan ke Lapas Klas I Malang Lowokwaru dan tidak menjalani hukuman penjara di Rutan Medaeng Surabaya. "Minta dipindah. Kan sekarang ada kebijakan agar tidak terjadi seperti Sukamiskin, dikembalikan ke lapas yang dekat dengan keluarga," ujarnya.

Jika dikurangi masa tahanan, lanjut Haris, Anton masih harus menjalani masa hukuman sekitar satu setengah tahun lagi. "Kan kemarin sudah ditahan sejak Maret, masuk enam bulan. Tinggal setahun setengah lah," terangnya.

Anton diputuskan bersalah memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.(*)

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close