Jaksa KPK Masih Pikir-Pikir atas Vonis Hukuman Abah Anton

Jum'at, 10-08-2018 - 14:31 WIB Suasana sidang atas kasus suap pembahasan anggaran dengan terdakwa Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES) Suasana sidang atas kasus suap pembahasan anggaran dengan terdakwa Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Putusan hakim atas Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton belum sepenuhnya berkekuatan hukum tetap. Pasalnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus hukum yang menjerat Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton hari ini (10/8/2018) mendapatkan putusan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan empat bulan. Selain itu, hak politik Anton juga dicabut selama dua tahun usai menjalani masa hukuman. 

Sidang tersebut dipimpin tiga hakim yang diketuai HR Unggul Warso Murti. Putusan majelis hakim atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015 itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI. Sidang berlangsung dalam suasana senyap mulai sekitar pukul 09.26 WIB hingga 10.15 WIB.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman untuk Anton berupa pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan penjara serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah Anton menjalani masa hukuman.

"Masih pikir-pikir karena kan kami tidak sendiri. Harus diskusi dengan kawan-kawan," ujar ketua tim JPU KPK Arif Suhermanto. Meski demikian, Arief menyatakan bahwa pertimbangan yang disampaikan majelis hakim semuanya sesuai dengan pertimbangan tuntutan yang diajukan.

Arif menilai, ada kesesuaian antara pandangan hakim dengan jaksa meski putusan yang dijatuhkan tidak sama. "Semua fakta persidangan, fakta hukum yang disampaikan hakim sama dengan tuntutan. Itu sepenuhnya diambil alih dalam pertimbangan majelis hakim majelis untuk menilai berat ringan hukuman tadi. Kami sepakat aja," ujarnya.

Dengan menyatakan pikir-pikir, JPU KPK masih memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Waktu tersebut, menurut Arif digunakan untuk mempelajari putusan. "Dipelajari dulu lah putusannya," sebutnya.

Mengenai pengembangan kasus terhadap nama-nama lain yang diungkap fakta persidangan, Arif tidak banyak berkomentar. Seperti diketahui, nama mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji sempat disebut-sebut oleh majelis hakim sebagai fakta penyelidikan dan fakta persidangan. 

"Dari awal memang uang pokir ini sementara tiga yang ditemukan Jarot (mantan kepala DPUPPB Kota Malang), Arief (mantan ketua DPRD Kota Malang) dan Anton (Wali Koya Malang nonaktif). Apakah ada ditemukan lagi selanjutnya, belum tahu. Kami akan selalu menilai derajat para pelaku itu, mana yang akan dituntaskan lebih dulu," pungkasnya. (*)

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close