Hati-Hati Loh, Penukaran Uang Baru Bisa Jadi Hukumnya Haram

Kamis, 23-05-2019 - 08:54 WIB Ilustrasi penyedia jasa tukar uang yang biasa mangkal di pinggir jalan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES) Ilustrasi penyedia jasa tukar uang yang biasa mangkal di pinggir jalan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Lebaran segera tiba. Beragam tradisi menyambut perayaan Idul Fitri pun semarak dilakukan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya berkumpul dan melepas rindu dengan keluarga. Lebaran biasanya menjadi momen bagi masyarakat Indonesia untuk berbagi rezeki. Ya, pemberian uang saku atau ampao Lebaran kepada keponakan dan anak-anak kecil menjadi tradisi  yang tak pernah dilewatkan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Kebiasaan ini juga memilili ciri khas, yakni dengan uang baru. Karena itu, banyak masyarakat yang berbondong-bondong menukar uang tunai untuk mendapatkan  pecahan kecil baru pada bulan Ramadan saat mendekati Lebaran.

Jasa penukaran uang receh pun akan bisa dijumpai di berbagai tempat. Ada yang resmi di bank. Bahkan banyak pula masyarakat yang rela berpanas-panas di pinggir jalan untuk memulai bisnis penukaran uang baru.

Mereka biasanya memperlihatkan segepok uang yang terbungkus rapi dengan pecahan receh baru atau memajangnya di sebuah papan untuk memikat setiap pengendara yang lewat. Tentunya dengan jumlah bervariasi, mulai dari pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000,  Rp 10 .000, hingga Rp 20.000.

Namun, masyarakat yang akan melakukan penukaran uang sebaiknya mulai berhati-hati. Pasalnya, jika tidak sesuai, hukum agama menyatakan haram. "Jika itu disamakan dengan jual beli uang, hukumnya haram," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, Baidlowi Muslich.

Misalnya, model transaksi menukarkan uang receh sebesar Rp 100 ribu. Tapi penyedia jasa tukar uang mengambil Rp 5 ribu  atau  Rp 10 ribu dalam tiap jumlah yang ditukarkan. Hal itu dianggap sebagai fee atas jasa mereka. Atau, bisa pula mereka memberikan jumlah setara dengan besaran yang ingin ditukarkan, kemudian penyedia jasa meminta upah hingga proses tawar-menawar.

Penukaran uang receh baru itu akan masuk kategori halal apabila sesuai dengan ketentuan. Yakni, setiap jumlah uang satu jenis yang ditukarkan tidak boleh ada kelebihan. "Jadi, harus sama. Misal Rp 100 ribu, ya Rp 100 ribu. Kalau misalnya ingin nambah, silakan tapi niatnya bukan jual beli," tutur KH Baidlowi.

Menurut dia, yang diperbolehkan ketika dalam transaksi penukaran uang tersebut adalah sebuah bentuk sedekah. Sehingga tidak menyalahi aturan apa pun dan memang diniatkan untuk memberikan kelebihan tanpa ada paksaan atau ditentukan nominalnya.

"Misalnya untuk diuntungkan istilahnya sedekah tadi dan tidak boleh ditetapkan berapa-berapanya. Jadi. terserah yang mau menukar uang mau memberi berapa gitu kepada penyedia jasa tukar. Itu silakan saja," jelas KH Baidlowi.

Pewarta : Arifina Cahyati Firdausi
Editor : Yunan Helmy
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close