Paguyuban Pedagang Jubung Kirim Surat ke Bupati, Minta Rest Area dijadikan Kawasan Hutan

Rabu, 19-06-2019 - 16:06 WIB H. Siswanto ketua Paguyuban didampingi sejumlah pengurus saat memberikan keterangan pers (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES) H. Siswanto ketua Paguyuban didampingi sejumlah pengurus saat memberikan keterangan pers (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

JATIMTIMES, JEMBER – Terkait bergolaknya Rest Area Jubung yang ada di Jalan Brawijaya no. 59 Jember, terutama pasca insiden interogasi warga Jubung yang sempat dihentikan beberapa petugas Perhutani, menimbulkan sikap di kalangan Paguyuban Pengelola Hutan dan Rest Area Jubung, mereka berkirim surat ke Bupati Jember, DPRD dan juga BPN Jember dengan nomor surat 05/HKM/RAJ/VI/JBR.

Dalam surat berkop Paguyuban Pengelolaan9 Hutan Kemasyarakatan Jember Central Wisata Kerajinan dan Kuliner yang berisi 4 lembar ini menilai, bahwa tanah Rest Area Jubung yang dulunya merupakan tempat penampungan kayu hutan, bukanlah lahan milik Perhutani.

Menurut ketua Paguyuban H. Siswanto, tanah di rest area Jubung bukanlah tanah Perhutani tapi tanah pemerintah daerah.

“Ini lahan milik pemerintah daerah, bukan milik perhutani, kenapa Perhutani harus mengusik keberadaan pedagang disini, kami punya dasar, semua dasarnya sudah tercantum dalam surat yang kami kirimkan ke Bupati, dan saya berharap hal ini menjadi perhatian baik dari Pemkab maupun Perhutani,” ujar H. Siswanto yang didampingi beberapa pengurus Paguyuban Lainnya.

Menurut Siswanto, selama ini pihaknya merasa terusik dengan intimidasi yang dilakukan oleh oknum dari Perhutani, sehingga pihaknya berharap Pemkab turun tangan.

“Kami ingin Pemkab memperhatikan nasib paguyuban disini, ada beberapa oknum Perhutani yang selama ini mengintimidasi pedagang disini, selain itu Pemkab harus tahu bahwa kawasan rest area ini bukanlah milik Perhutani tapi milik Pemkab,” ujar Siswanto.

Bhisma Pradana SH, Kades Jubung Sukorambi, dalam kesempatan lain menyatakan, bahwa memang awalnya lahan yang sekarang menjadi rest area Jubung merupakan tempat Penampungan Kayu Hutan (PKH), dan kawasan tersebut bukanlah masuk kawasan hutan, tapi pihaknya berharap agar kawasan tersebut oleh Pemkab bisa dijadikan kawasan hutan kota.

“Apa yang disampaikan oleh teman-teman Paguyuban memang benar, ada dasarnya semua, dan saya berharap, kawasan ini bisa menjadi hutan kota,” ujar Bhisma.

Sementara Pihak Perhutani KPH Jember melalui Wakil Administratur Jember Selatan/Kelola SDH Ahmad Faisal menjelaskan, bahwa rest area Jubung masuk kawasan hutan petak 18, dan menjadi tanggung jawab dari Perhutani Jember.

“Rest Area Jubung itu masih masuk kawasan kami di petak 18 Sukorambi, dan memang pada 2009 ada PKS yaitu Perjanjian Kerjasama antara Perhutani dan Disperindag untuk mengelola kawasan tersebut, dengan durasi waktu selama 20 tahun yaitu sampai 2029, dan kemarin pada bulan puasa, kami sudah duduk bersama dengan Pemkab, dalam hal ini asisten pemerintah, bahwa akan ada SK bersama terkait pengelolaan rest area Jubung,” ujar Ahmad Faisal.

Ahmad Faisal juga menjelaskan, bahwa dalam pertemuan bulan puasa kemarin antara Asisten Pemerintahan, Disperindah, Dinas Pariwisata, Perhutani serta Pemerintah Desa Jubung, menghasilkan 3 poin, di  antaranya SK Tim Bersama, Pendataan warung yang de vacto, dan Adendum PKS antara Perhutani, Pemkab dan juga Pemdes.

“Dalam pertemuan kemarin juga sudah ada keputusan, bahwa akan dibuat SK Tim Bersama, yang melibatkan Perhutani, Pemkab dan Pemdes, selain itu juga akan ada pendataan jumlah warung secara de vacto di lapangan, dan juga Adendum antara Perhutani, Pemkab dan Pemdes, memang dari Disperindag, data yang ada pada tahun 2014, jumlah pedagang di rest area Jubung ada 56, namun nanti masih akan kita cek lagi di lapangan,” pungkas Faisal. (*)

Pewarta : Moh. Ali Mahrus
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Jember TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close