Blangko Minim, Dewan Tak Restui Pemkot Malang Lakukan Pengadaan Peralatan Cetak e-KTP

Rabu, 19-06-2019 - 16:34 WIB Ilustrasi Blangko e-KTP (Pipit Anggraeni/MalangTIMES) Ilustrasi Blangko e-KTP (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Blangko minim, DPRD tak restui Pemerintah Kota Malang lakukan pengadaan peralatan cetak e-KTP. 

Sebelumnya, peralatan cetak yang rencananya diperuntukkan bagi 57 kelurahan itu sudah dianggarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam APBD Kota Malang 2018.

"Tapi di APBD 2018 kemarin gagal lelang," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono pada wartawan, Rabu (19/6/2019) saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang.

Dia menilai, pengadaan peralatan pencetakan e-KTP itu memiliki dampak positif. 

Karena saat ini, keberadaan blangko e-KTP dari pemerintah pusat masih sangat minim. 

Sehingga ketika alat sudah terbeli, maka hanya akan sia-sia saja. Sebab tidak ada blangko yang bisa dicetak.

"Ini permasalahan hampir semua daerah, karena keberadaan blangko sendiri belum jelas sampai sekarang. Dari tahun lalu masih banyak aduan masyarakat karena hanya diberikan surat keterangan (suket)," imbuh pria yang akrab disapa Gus Ipung itu.

Dia pun menegaskan agar Dispendukcapil tidak kembali menganggarkan pengadaan peralatan tersebut, baik dalam PAK 2019 maupun APBD induk 2020. 

Melainkan terlebih dulu menanti kepastian dari pemerintah pusat terkait keberadaan blangko e-KTP.

"Jangan dulu dianggarkan kalau belum ada kejelasan blangko. Kalau sudah jelas baru bisa dianggarkan, karena ini anggaran juga besar. Sayang kalau sudah terbeli tapi peralatan tidak digunakan," jelasnya lagi.

Lebih jauh dia juga menyampaikan jika pihaknya akan mencari tahu lebih jauh berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan penyediaan blangko e-KTP. 

Tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Karena kasihan, surat keterangan (suket) masa berlakunya hanya beberapa bulan, dan kalau belum punya e-KTP dan sedang butuh masyarakat harus lakukan perpanjangan. Itu memakan waktu," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kota Malang, Slamet Utomo menjelaskan, proses gagal lelang perlengkapan alat cetak e-KTP untuk 57 kelurahan dikarenakan penyedia tidak sanggup untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan. 

Sebab waktu untuk realisasi sangat mepet dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan.

"Untuk pengadaan lagi masih akan dievaluasi lagi. Karena memang salah satu yang jadi pertimbangan keberadaan blangko yang masih minim," jelas pria berkumis itu.

 

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Heryanto
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close