Diam-Diam Wali Kota Risma Hibahkan Tanah ke Polda Jatim, Ada Apa?

Senin, 22-07-2019 - 19:34 WIB Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

JATIMTIMES, SURABAYA – Aturan hibah dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa hibah tanah terkait dengan aset harus persetujuan dari Dewan. Sedangkan jika hibah berupa uang besarannya minimal Rp 5 miliar.

Adanya aturan Permendagri di atas seharusnya jadi acuan bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini perihal hibah. Karena pertengahan bulan Juli ini, Wali Kota Surabaya terebut memberikan hibah tanah ke Polda Jatim. Diduga pemberian hibah tersebut tanpa sepengetahuan dari anggota DPRD Surabaya alias dilakukan secara diam-diam.

Reni Astuti salah satu anggota Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan ketika dikonfirmasi SurabayaTIMES mengaku tidak tahu perihal adanya hibah tanah ke Polda Jatim. "Yang tahun berapa ya?" ujarnya bertanya balik.

Setelah mendapat penjelasan dari SurabayaTIMES, perihal Risma yang baru saja menghibahkan tiga persil tanah ke Polda Jatim untuk tiga polsek di Surabaya, Reni baru mengetahuinya. Namun Reni menjelaskan tidak tahu pasti perihal itu karena tidak pernah ada hearing antara pihaknya selaku pemerintahan legislatif dengan Pemkot Surabaya selaku pemerintahan eksekutif.

Namun demikian Reni menegaskan bahwa sepatutnya dalam setiap hibah yang dilakukan harus ada persetujuan dari dewan. "Diatur dalam Permendagri," bebernya.

Walaupun dianggap belum ada koordinasi antara pihak Pemkot Surabaya khususnya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dengan Komisi A, Reni memilih bersikap positif. "Mungkin sudah terlaporkan secara umum," tuturnya.

Dia menambahkan jika pun hibah tanah itu tujuan untuk pendirian polsek baru, pihaknya mendukung penuh. "Substansi kemanfaatan polsek kan bagus. Untuk bantu stabilitas keamanan," imbuhnya.

Vinsensius Awey anggota DPRD Surabaya di Komisi C yang membidangi pembangunan di Surabaya mengaku juga belum tahu perihal adanya hibah tanah dari Pemkot Surabaya ke Polda Jatim tersebut. "Tidak semudah itu Pemkot begitu saja menyerahkan tanah tersebut. Tentu perlu dibicarakan bersama dewan dengan ketentuan batasan yang ada harus mendapat persetujuan dewan," bebernya.

Awey kemudian menyarankan SurabayaTIMES untuk bertanya langsung ke Ketua DPRD Surabaya Armuji. "Karena waktu rapat banggar terakhir saya tidak ikut," imbuhnya.

SurabayaTIMES pun berkesempatan untuk menemui Armuji langsung di ruang kerjanya, Senin (22/7) siang. Lagi-lagi jawaban yang diberikan tidak jauh seperti anggota dewan lainnya. "Yang mana ya saya tidak tahu," ujarnya.

Armuji lanjut memanggil Ketua Komisi A Herlina ke ruang kerjanya. "Silahkan tanya langsung ke Ketua Komisi A," imbuhnya.

Senada Herlina juga menjawab tidak mengetahui pasti perihal hibah tanah tersebut. Namun dia meyakini semuanya sudah tertuang dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). "Ada bukunya tebal," bebernya.

Herlina kemudian menyarankan agar awak media yang menanyakan perihal ini melakukan konfirmasi langsung ke Pemkot Surabaya. "Mending tanya ke bidang aset langsung. Setelah itu minta buktinya," kata dia.

Ditanya perihal hibah tanah untuk polisi ini Herlina menilai tidak ada yang salah. Bagi dia sah-sah saja pemerintah daerah memberikan hibah ke instansi lain meskipun dari pemerintahan vertikal. "Karena polsek tidak punya kantor sendiri," lanjutnya.

Namun ke depan, Herlina berharap agar Pemkot Surabaya tidak royal hanya memberikan hibah ke instansi penegak hukum saja seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan. "Karena tidak setiap di kelurahan ada sekolahan dan pasar juga. Itu lebih perlu," imbuh perempuan berambut poni ini.

Terpisah dikonfirmasi mengenai hal ini Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser memilih tidak menjawab. SurabayaTIMES sudah pernah menelponnya tapi tidak diangkat. Demikian juga pesan singkat yang terkirim hanya dia baca saja di aplikasi WhatsApp.

Sebelumnya Wali Kota Risma mendatangi Polda Jatim Senin (15/7). Risma memilih menghadap Kapolda Irjen Pol Luki Hermawan saat itu.

Usai bertemu kapolda kepada awak media Risma menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan hibah tanah. "Rencana polsek baru di Lakarsantri, Gunung Anyar dan Bulak," ujarnya.

Ditanya alasan memilih koordinasi langsung dengan kapolda, Risma menjawab sebab Kapolrestabes Surabaya baru saja berganti. Dari Kombespol Rudi Setiawan ke Kombespol Sandi Nugroho. 

Di tiga wilayah itu polseknya memang masih jadi satu. Untuk Kecamatan Kenjeran dan Bulak masuk wilayah hukum Polsek Kenjeran, sementara Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar masuk Polsek Rungkut dan terakhir wilayah Kecamatan Lakarsantri dan Sambikerep masuk Polsek Lakarsantri.

Walaupun demikian ternyata pihak Polda Jatim tidak serta merta menerima hibah tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu. 

"Kita akan berkoordinasi dengan Mabes Polri atas usulan ini dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan rencana pembangunan," imbuhnya.

Menanggapi hal ini Sekretaris IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) Jatim Sumarso  mengungkapkan, boleh-boleh saja publik mengait-kaitkan antara kehadiran Tri Rismaharini ke Polda Jatim dengan proses hukum jalan Gubeng yang sempat menyeret Fuad Bernadi. Hanya saja, menurut Sumarso, dugaan tersebut masih sumir untuk dibuktikan. Oleh sebab itu, dirinya berpendapat, sebaiknya dugaan keterlibatan putra Walikota Surabaya dalam kasus ini, dibuktikan di pengadilan.

Di persidangan, sambung Sumarso, nanti bisa diketahui apa peran putra dari pejabat tinggi tersebut. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang melibatkan anggota DPRD Kota Surabaya. Mula-mula, penegak hukum hanya mengungkap pengusaha yang melakukan penggelembungan biaya pengadaan. Namun setelah kasusnya naik ke meja hijau, diketahui ada peran turut serta wakil rakyat.

"Seperti kasus Jasmas. Mulanya hanya dugaan-dugaan saja. Tetapi waktu di persidangan, terungkap fakta kalau ada anggota dewan yang terlibat. Nanti kasus amblesnya Jalan Gubeng juga demikan, apakah yang putra pejabat tersebut turut serta?" jelas Sumarso yang juga advokat senior di Surabaya ini sebagaimana dikutip dari Koran Surabaya Pagi.

Sebelumnya, usai menjalani menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, Fuad mengaku tidak tahu menahu terkait proses perizinan proyek. Ia juga membantah terlibat dalam proyek rumah sakit swasta tersebut. “Tidak, tidak tahu apa-apa masalah itu (perizinan proyek),” katanya singkat. 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Surabaya TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close