Kepanjen Akan Jadi Kota Beton, Ini Kata Pemkab Malang

Kamis, 22-08-2019 - 10:57 WIB Hamparan persawahan di wilayah Kepanjen, apakah akan hilang dengan rencana mewujudkan ibu kota sesungguhnya, menjadi kota industri dan pusat pemerintahan (Nana) Hamparan persawahan di wilayah Kepanjen, apakah akan hilang dengan rencana mewujudkan ibu kota sesungguhnya, menjadi kota industri dan pusat pemerintahan (Nana)

JATIMTIMES, MALANG – Sejak tahun 2008 lalu, Kepanjen telah menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Diawali usulan Bupati Malang dengan surat Nomor 135.7/093/421.202/2007 tanggal 17 Januari 2007 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, serta disetujuinya usulan tersebut dalam Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007. 

Berjalannya waktu, di tangan Plt Bupati Malang Sanusi, proses mewujudkan Kepanjen sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang, semakin digencarkan. Persiapan perpindahan kantor organisasi perangkat desa (OPD) yang masih berada di wilayah Kota Malang ke Kepanjen, sampai dengan berbagai rencana merubah wajah Kepanjen, masif disampaikan Sanusi dalam berbagai kegiatan yang diikutinya.

Terbaru adalah menjadikan Kepanjen sebagai pusat perekonomian atau industri, selain pusat pemerintahan. Di ruang ini, Sanusi, terbilang sangat cepat melakukan berbagai rencana tersebut. Seperti menarik para investor untuk masuk dan beroperasi di wilayah Kepanjen.

Contoh kecil adalah menggairahkan industri perhotelan dengan menawarkan berbagai lahan di Kepanjen yang luasan wilayahnya 46,25 kilometer persegi.

Konsekuensi dari mewujudkan Kepanjen sebagai kota industri, salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian. Seperti diketahui, luas sawah irigasi di Kepanjen mencapai 2.152 hektar (ha) sampai tahun 2017 lalu. Luasan yang terbilang luas di antara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, yakni di urutan ketiga terluas wilayah sawah irigasi, dimana Kecamatan Gondanglegi di urutan pertama dengan luas 2.696 ha dan Pagelaran (2.650 ha) di urutan kedua.

Sanusi pernah menyampaikan, dirinya merestui adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan beton untuk pusat industri atau perekonomian di wilayah Kepanjen.

"Jadi, biar nggak hanya sawah dan padi yang ada di Kepanjen. Sekarang kan seluruh layanan publik dan area perkantoran Pemkab Malang sudah dipindah ke Kepanjen. Selanjutnya fasilitas seperti mal dan lain sebagainya harus dibawa ke Kepanjen juga. Caranya adalah dengan membangun," ucapnya kepada ratusan warga di salah satu acara.

Hal itupun, lanjut Sanusi, sudah dibicarakan dan direncanakan sejak lama. "Sudah direncanakan lama, bahwa Kepanjen sebagai ibu kota juga sebagai pusat perekonomian. Jadi membangun fasilitas dan sarana prasarananya harus setingkat kota besar juga," ujarnya.

Disinggung terkait penggantian lahan pertanian di Kepanjen yang sampai tahun lalu sebagai bagian dari lumbung pangan Kabupaten Malang, Sanusi menegaskan, pihaknya sudah mempersiapkan lahan penggantiannya.

"Sudah kita siapkan itu di Sitiarjo, Sumbermanjing Wetan seluas 350 ha," ungkap nya.

Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan waktu dan berbagai sosialisasi utuh terkait akan bergesernya tata ruang dan wilayah, kepada warga Kepanjen. Sekaligus menengok ulang regulasi daerah terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang yang sampai saat ini masih dalam proses review.

Tujuannya agar Kepanjen sebagai kota beton yang akan menimbun persawahan yang terbilang luas itu, tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Baik dampak lingkungan hidup maupun persoalan sosial ekonomi nantinya di dalam masyarakat sendiri.

Dampak lain adalah ketersediaan air bagi masyarakat dari dampak alih fungsi lahan. Dimana tentunya juga akan menggeser berbagai fungsi saluran irigasi yang ada saat ini.

Terkait hal itu Sanusi melontarkan rencananya untuk membangun sumur bor di beberapa titik di wilayah Kepanjen. Dengan skema, satu sumur bor untuk setiap 20 ha. "Kita rencanakan sumur bor untuk itu," ucapnya.

Harapan besar menjadikan Kepanjen benar-benar menjadi ibu kota pemerintahan plus perindustrian yang sesungguhnya. Sejalan dengan keinginan kuat menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan dananya di Kepanjen, khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Sanusi yang ingin memacu iklim investasi di wilayahnya. “Langkah ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Saya berharap kemiskinan semakin turun serta masyarakat lebih sejahtera dengan adanya investasi yang masuk,” pungkas nya.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Sumber : Malang TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close